“Biaya pembangunan sebagian besar dibiayai pajak, tahun ini target pajak kan cukup besar Rp 1.400 triliun, tentunya perlu dukungan masyarakat untuk menjalankan kewajibannya, yaitu bayar pajak,” katanya.
Misal seperti tax amnesty, warga negara seharusnya tak perlu mengkhawatirkan soal itu. Yang terpenting, sebagai warga negara sudah melaporkan dan menjalankan kewajiban.
” Saya imbau agar uang tersebut bisa digunakan berinvestasi, peluang investasi di desa besar,” kata Eko.
Dengan bayar pajak, kata dia, maka rakyat secara tidak langsung akan membantu pemerintah dalam upaya pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur di desa.
“Dari pajak itu, nanti program pembangunan pemerintah bisa terlaksana, termasuk pembangunan infrastruktur di desa,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Andy Abdul Hamid
