Jakarta, Aktual.com – Militer Turki pada Selasa malam (16/1) menambah personel militer di tengah kesiagaan tinggi di dekat perbatasan Suriah, saat Ankara bersiap menyerang satu wilayah Kurdi di Suriah Utara, kata stasiun televisi pan-Arab Al-Mayadeen.
“Balabantuan pasukan Turki terus berdatangan di satu wilayah perbatasan Turki di dekat Wilayah Afrin, yang dikuasai Suku KUrdi di Provinsi Aleppo, Suriah Utara,” kata laporan tersebut ditulis Rabu (17/1).
Al-Mayadeen menambahkan siaga keamanan tinggi dikeluarkan di wilayah perbatasan Turki di dekat Ayn Al-Arab, atau Kobane –yang dikuasai Suku Kurdi, di bagian lain pinggir utara Aleppo.
Ketegangan militer itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kegiatan militer terhadap pasukan Kurdi di Afrin akan didukung oleh gerilyawan Suriah yang didukung Turki, kata laporan tersebut.
Presiden Turki itu juga berikrar akan menghapuskan pasukan keamanan, dengan 30.000 personel, yang saat ini dibentuk oleh Amerika Serikat di daerah yang dikuasai Suku Kurdi di bagian timur-laut Suriah.
Di dalam pidatonya pada Selasa, Erdogan mendesak NATO agar menentukan sikap mengenai pasukan perbatasan Suriah dukungan AS, yang akan dibentuk dari Satuan Perlindungan Rakyat (YPG), yang didominasi Suku Kurdi, demikian laporan Xinhua –yang dipantau di Jakarta, Rabu (17/1). Ankara menganggap YPG sebagai kelompok teror.
“Saya ingin menyeru NATO …, anda sekalian harus melakukan tindakan terhadap pihak yang mengancam keamanan perbatasan sekutu anda,” katanya.
Pada Ahad (14/1), beberapa laporan dengan mengutip koalisi anti-teror pimpinan AS mengatakan Washington sedang berusaha membantuk pasukan keamanan perbatasan dengan kekuatan 30.000 personel, yang akan berada di bawah komando Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang alian Suku Kurdi, Arab dan Assyria yang dipimpin Suku Kurdi dan didukung AS di Suriah Utara.
Pasukan tersebut akan ditempatkan di bagian timur-laut Suriah di sepanjang perbatasan dengan Turki dan Irak, tindakan yang dikutuk keras oleh Pemerintah Suriah dan sekutunya, Rusia, serta Turki.
Kementerian Luar Negeri Suriah pada Senin mengutuk keputusan itu, dan mengatakan usaha AS membentuk milisi bersenjata di Suriah Utara adalah pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Suriah.
Pengumuman AS tersebut “merupakan agresi nyata terhadap persatuan dan kedaulatan Suriah dan pelanggaran terhadap hukum internasional”, kata kementerian itu –yang berikrar Pemerintah Suriah bertekad untuk mengakhiri kehadiran AS di negara yang dicabik perang itu.
Rusia, sekutu utama internasional Pemerintah Suriah, menyampaikan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat “melancarkan kebijakan untuk memecah Suriah menjadi beberapa bagian”.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Senin mengatakan Amerika Serikat tak bermaksud memelihara kedaulatan Suriah, dan menuduh Washington berusaha menciptakan kesatuan yang dikuasai Suku Kurdi di sepanjang wilayah perbatasan Turki dan Irak. (ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
