Jakarta, Aktual.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, menuntut gencatan senjata 30 hari di Suriah karena tim penyelamat di wilayah timur negara itu, Ghouta, mengatakan bahwa pengeboman tidak memberi mereka waktu yang cukup untuk menghitung jumlah korban tewas.
Serangan di Ghouta disebut sebagai salah satu serangan udara paling berdarah pada perang tujuh tahun tersebut.
Tak lama setelah suara bulat dari 15 anggota dewan tersebut, pesawat tempur menyerang sebuah kota di Ghouta timur, daerah kantong pemberontak terakhir dekat ibu kota Suriah, menurut sebuah layanan darurat dan sebuah kelompok pemantau perang.
Pesawat tempur telah menyerang wilayah tersebut selama tujuh hari berturut-turut sementara penduduk bersembunyi di ruang bawah tanah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres pada Rabu mendesak untuk segera diakhirnya “aktivitas perang” di Ghouta timur, tempat hampir 400.000 orang tinggal di bawah pengepungan pemerintah sejak 2013, tanpa cukup makanan atau obat-obatan.
Sekalipun sekutu Suriah, Rusia, mendukung adopsi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, meragukan kelayakannya. Kesepakatan gencatan senjata sebelumnya di lapangan memiliki catatan buruk untuk mengakhiri pertempuran di Suriah, di mana militer Presiden Bashar al-Assad berada di atas angin.
“Apa yang diperlukan adalah agar tuntutan Dewan Keamanan mendapat dukungan kesepakatan nyata di lapangan,” kata Nebenzia kepada dewan setelah pemungutan suara. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa tidak realistis untuk mengharapkan gencatan senjata segera dan bahwa para pihak harus didorong untuk melakukan itu.
Setelah beberapa hari tertunda dan perundingan pada menit-menit terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Rusia, dewan tersebut mengadopsi resolusi tersebut – yang dirancang oleh Swedia dan Kuwait – yang menuntut permusuhan berhenti selama 30 hari “tanpa penundaan” guna memungkinkan akses bantuan dan evakuasi medis.
“Kami menerima bahwa mungkin diperlukan beberapa jam sebelum semuanya dapat dilaksanakan sepenuhnya … kami hanya perlu meningkatkan tekanan, pemberlakuannya penting sekarang,” kata Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom kepada Reuters.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
