Jakarta, Aktual.com — Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp51,5 triliun hingga 31 Desember 2025. Capaian tersebut setara dengan 72,5 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan capaian tersebut dalam paparan APBN Kita Edisi Januari 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, realisasi anggaran tersebut mencerminkan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
“Manfaat yang diterima masyarakat itu langsung dirasakan dan bukan sekadar angka di laporan,” ujar Thomas.
Ia menjelaskan, penyaluran anggaran MBG difokuskan untuk kelompok masyarakat rentan di seluruh wilayah Indonesia. Dari realisasi tersebut, nilai manfaat langsung yang diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun.
Jumlah penerima manfaat program MBG hingga akhir 2025 tercatat mencapai 56,13 juta jiwa yang tersebar di 38 provinsi. Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan perluasan akses pemenuhan gizi nasional yang berjalan relatif cepat sepanjang tahun lalu.
Dari sisi dampak ekonomi, implementasi MBG melibatkan sebanyak 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Keterlibatan unit-unit tersebut turut mendorong aktivitas ekonomi lokal.
“Program ini juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan memberikan efek ekonomi di daerah,” kata Thomas.
Untuk menjaga keberlanjutan dan memperluas cakupan program, pemerintah telah menyiapkan anggaran lanjutan pada tahun berikutnya. Dalam APBN 2026, anggaran MBG dialokasikan sebesar Rp335 triliun guna memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai program MBG menjadi salah satu program dengan serapan anggaran tercepat pada awal tahun anggaran 2026. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesiapan program yang sudah berjalan sejak awal tahun.
“Kalau kuartal pertama, yang paling cepat itu MBG, nomor satu,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan.
Menurut Purbaya, tingginya serapan anggaran MBG terjadi karena aktivitas belanja telah berjalan sejak awal, terutama seiring dengan operasional sekolah. Ia menambahkan, pola belanja tersebut membuat program MBG unggul dibandingkan kementerian dan lembaga lain pada awal tahun anggaran.
Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga efektivitas belanja agar manfaat program benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. “MBG sudah lebih dulu berjalan, belanjanya nyata, dan itu yang terus kami dorong,” tuturnya.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
