Kota Bekasi, aktual.com – Kinerja pendapatan daerah Kota Bekasi tengah menjadi sorotan. Komisi III DPRD Kota Bekasi memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga memasuki triwulan ketiga tahun 2025. Capaian PAD tercatat baru mencapai 46,49 persen.
Ketua Komisi III, Arief Rahman Hakiem, menyampaikan keprihatinannya atas pencapaian tersebut yang dinilai belum memadai. Ia menekankan pentingnya langkah konkret dalam waktu yang tersisa sebelum akhir tahun.
“Kita berharap capaian mereka ini bisa maksimal sampai akhir tahun. Ini kan sudah akhir triwulan ketiga, memasuki triwulan keempat. Waktunya sudah cukup dekat,” kata Arief.
Sebagai upaya penguatan pengawasan, Komisi III akan menggelar uji petik bersama Bapenda pada pekan depan. Agenda tersebut juga akan disertai tindakan tegas kepada Wajib Pajak (WP) yang belum menunaikan kewajibannya.
“Kita sudah minta kepada Wasdal (pengawasan dan pengendalian) untuk segera bertindak terhadap WP yang bandel, mulai dari pemasangan stiker hingga spanduk yang menyatakan bahwa WP tersebut belum membayar pajak,” ungkapnya.
Menurut Arief, seluruh anggota Komisi III akan turut serta dalam kegiatan tersebut demi mendorong optimalisasi pendapatan daerah. “Kita ingin meningkatkan potensi PAD agar program-program pemerintah seperti ‘Bekasi Keren’ benar-benar bisa terealisasi,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi III juga menyoroti masalah belum terpenuhinya target pengadaan alat tapping box yang seharusnya dipenuhi oleh Bank BJB. Dari total 1.000 unit yang ditargetkan, baru sekitar 500 unit yang terealisasi.
“BJB tidak menyanggupi sisanya. Ini kita akan panggil dan minta pertanggungjawaban sesuai kewajiban mereka,” ujar Arief.
Untuk mendorong efektivitas pengumpulan pajak, Komisi III turut meminta Pemkot Bekasi segera menerapkan sistem digitalisasi. Menurut Arief, Kota Malang bisa menjadi contoh, di mana sistem digital telah berhasil meningkatkan pendapatan secara signifikan.
“Di Malang, dalam empat tahun mereka bisa mencapai 100 persen target. Tidak perlu lagi laporan mingguan tertulis, karena semuanya bisa dipantau setiap hari lewat layar monitor,” katanya.
Arief juga mendorong inovasi berupa program insentif seperti undian hadiah bagi masyarakat yang taat membayar pajak. Ia mencontohkan praktik serupa di Kota Malang yang mampu meningkatkan partisipasi warga.
“Ini bukan soal besar kecilnya, tapi soal komitmen terhadap kewajiban. Insentif seperti ini bisa mendorong kesadaran masyarakat,” imbuhnya.
Terkait sarana dan prasarana penunjang, Arief memastikan bahwa pihaknya siap mendorong alokasi anggaran untuk pengadaan server dan software yang diperlukan.
“Kebetulan delapan anggota Komisi III duduk di Badan Anggaran DPRD, kita akan coba dorong alokasi anggaran untuk pengadaan server dan software,” tandas Arief.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bekasi, Asep Gunawan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Komisi III dalam mengejar target PAD hingga akhir tahun.
“Prinsipnya kita sebagai mitra kerja Komisi III akan berusaha maksimal agar target PAD tahun 2025 tercapai. Komisi III juga siap membantu kami dalam pencapaian tersebut,” ujar Asep.
Pria yang dikenal dengan sapaan Asgun ini juga mengonfirmasi bahwa hingga 10 Juli 2025, realisasi PAD dari berbagai sektor pajak baru mencapai 46,49 persen. “Nilainya sekitar Rp1,903 triliun lebih. Tapi insya Allah kami tetap optimis bisa mencapai target sampai akhir tahun,” pungkasnya. (ADV)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
