Jakarta, Aktual.com — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo turun tangan mengawasi proses hukum kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumut, yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
“Presiden harus segara memecat Prasetyo karena orang ini telah banyak menimbulkan kekeliruan hukum,” ujar orator aksi Akbar di depan kantor Istana Negara, Senin (4/1).
Dia menilai, Jaksa Agung yang sadar akan problematika hukum sejauh ini tidak mampu melakukan terobosan bagaimana memperbaiki hukum. Namun demikian, yang terjadi bukan proses hukum yang diperbaiki tetapi malah menimbulkan kegaduhan-kegaduhan hukum.
Apalagi dalam kasus suap pengamanan bansos Pemprov Sumut, dugaan keterlibatan Prasetyo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah terang benderang.
Karena, berdasarkan kesaksian tersangka kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan Gatot Pujo Nugroho diduga ada keterlibatan keduanya dalam kasus tersebut. Terlebih, ujar Akbar, Rio Capella selaku terdakwa kasus pengamanan bansos Sumut tak mungkin bergerak sendiri, melainkan karena utusan atasannya.
“Mana mungkin Sekjen bertindak tanpa sepengatahuna ketua umumnya,” kata dia.
Untuk melancarkan proses hukum dan menegakkan keadilan di negeri ini, ujar Akbar, APJ menuntut Presiden untuk melepas jabatan Jaksa Agung yang kini disandang Prasetyo. Dia juga mendesak KPK untuk segera mengambil alih kasus dugaan korupsi dana Bansos Sumut dan memanggil serta memeriksa Surya Paloh beserta Prasetyo.
“Kita datang untuk meminta Presiden Jokowi untuk memecat Prasetyo, kita juga minta KPK mengambil alih kasus ini. Bahwa hukum harus ditegakkn tanpa pandang bulu, itu harus dan wajib,” ujarnya.
“Apakah negara ini harus mengalami kerugian, apakah negara harus mengalami kemunduran hukum hanya karena satu orang, HM Prasetyo?” ujar Akbar.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
