Jakarta,Aktual.com – Ratusan masa aksi dari Serikat Pekerja BUMN Strategis mengelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Selasa (30/8) siang tadi.
Aksi itu meminta dewan agar mengkaji ulang rencana regulasi Telekomunikasi Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara untuk tidak memberikan fasilitas yang berlebihan bagi operator asing di Indonesia.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Wisnu Adhi Wuryanto menilai rencana Menkominfo untuk menurunkan harga interkoneksi dan merevisi Peraturan Pemerintah tentang penggunaaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, justru akan merugikan satu-satunya operator milik BUMN, Telkomsel.
“Janji pemerintah saat ini untuk membeli kembali Indosat belum terlaksana, Menkominfo malah akan menerapkan kebijakan yang berpotensi merugikan satu satunya BUMN Telekomunikasi di Indonesia yakni PT. Telkom dengan rencana kebijakan perhitungan biaya interkoneksi, network sharing, dan spectrum sharing,” kata Wisnu di sela-sela aksi demonstrasinya, di depan Gedung Parlemen, DPR RI, Senayan, Selasa, (30/8).
Masih dikatakan Wisnu, jika tarif interkoneksi diberlakukan maka setiap operator akan dibayar dengan harga yang sama baik yang sudah melakukan investasi besar maupun kecil. Besaran tarif interkoneksi yang ditetapkan Rp.204.
“Baik yang sudah intervensi besar dan kecil di bayar sama inikan enggak adil! Karena interkoneksi dihitung berdasarkan cost recovery, jadi apa yang kita keluarkan harus recovery semua. Telkomsel sudah 95 persen (cost recovery) sementara mereka (operator lain) masih sepotong tapi dibayar sama. Itukan enggak baik,” papar dia.
Sementara itu, orator dalam aksi juga menyerukan, permasalahan interkoneksi ini akan dibawa ke KPK dan BPK jika Menkominfo ngotot menyetujui interkoneksi pada 1 September mendatang.
“Keminfo jangan main-main dan memaksakan tarif interkoneksi berlaku 1 September. Kalau tidak ada dua insititusi yang bergerak, KPK dan BPK,” mekik si orator melalui pengeras suara.
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
