Pengerjaan gedung 16 lantai yang akan digunakan untuk kantor lembaga anti rasuah itu telah memasuki tahap akhir. Gedung tersebut mulai dibangun sejak Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp195 miliar direncanakan memiliki 70 ruang pemeriksaan dan gedung penjara yang mampu menampung 50 orang, 40 pria dan sepuluh wanita.

Jakarta, Aktual.com – Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih jauh lagi mengungkap kerugian negara di kasus Pelindo II yang sudah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka.

Disampaikan Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono Ia memaparkan, masih banyak kasus besar lain di Pelindo II. Bukan hanya tentang pengadaan mobile crane dan perpanjangan kontrak privatisasi JITC saja.

“Tetapi juga di upaya privatisasi dua pelabuhan yaitu JICT dan Terminal Peti Kemas Koja yang akan diprivatisasi oleh Pelindo,” tutur dia, dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual.com, Minggu (20/12).

Arief juga yakin bakal banyak keluarga pejabat negara yang menyusul RJ Lino jadi tersangka, lantaran tersangkut kasus Pelindo II. Sebab diakuinya, banyak keluarga pejabat tinggi yang ikut ‘bermain’ di Pelindo II. “Mulai dari fasilitas pengadaan-pengadaan crane terkait perusahaan milik keluarga pejabat negara,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh: