Jakarta, Aktual.com — Pemerintah telah resmi memutuskan pembagian saham operator blok Mahakam di Kalimantan Timur untuk periode 2017 mendatang dimana PT Pertamina (Persero) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan memiliki porsi sebesar 70 persen dan sisanya sebesar 30 persen dimiliki oleh Total EP Indonesie serta Inpex.
Menanggapi hal itu, aktivis Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Ugan Gandar mengaku bahwa pihaknya tidak dapat menerima putusan Pemerintah terkait pengelolaan blok Mahakam tersebut.
“Konsep perjuangan kami bukan bisnis tapi kedaulatan Energi-migas. Maka kami akan merebut semua struktur migas yang dikuasai asing yang akan habis masa kontraknya,” kata Ugan kepada Aktual di Jakarta, Sabtu (20/6).
Menurutnya, perjuangan tersebut untuk menegakkan kembali kedaulatan negara dalam aspek energi yang pernah kita miliki puluhan tahun yang lalu.
“Nasionalisasi migas jangan diartikan kami menolak kehadiran asing di negeri ini, tapi asing harus mengikuti aturan yang dibuat di negeri ini. Jadi NOC bisa tampil berwibawa di negerinya sendiri bukan seperti kacung atau budak di negerinya sendiri,” ujarnya.
Ia menilai, porsi 30 persen yang diberikan Pemerintah kepada Total EP Indonesie dan Inpex sangatlah tidak masuk akal, apalagi selama ini Inpex hanya memegang Participating Interest (PI) saja walaupun 50 persen, sehingga tidak ada sisi istimewanya.
“Saya belum tahu persis apa yang diputuskan oleh presiden RI Joko Widodo, yang jelas kita sudah tidak bisa lagi percaya kepada para Menterinya karena ternyata keputusan yang legal saja dipatahkan oleh Presidennya. Keputusan ini aneh bin ajaib, karena diputuskan oleh Presiden bukan oleh Pertamina yang sudah mendapatkan kuasa kepemilikannya dari Menteri ESDM,” ungkap dia.
Mantan Presiden FSPPB itu bahkan menuding hal ini hanyalah akal-akalan Menteri ESDM Sudirman Said menggambarkan seolah-olah pemerintah akan menyerahkannya kepada Pertamina 100 persen padahal permainan baru dimainkan ketika bola panas ditangan Pertamina, sehingga keputusan apapun dia seolah-olah dibuat oleh Pertamina, maka Menteri ESDM tidak akan disalahkan.
“FSPPB sudah berjuang untuk blok Mahakam ini sejak enam tahun yang lalu dan apakah mau menerima hasilnya begitu saja? Tentu tidak. Sikap kami akan ditentukan dalam konsolidasi yang akan dilaksanakan hari Minggu dan Senin lusa,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
