Jakarta, Aktual.com – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri mengkhawatirkan kesehatan perusahaan PT Pertamina (persero) akibat tanggungjawab pemerintahan yang dilimpahkan kepada perusahan. Tidak hanya persoalan beban operasional BBM satu harga, subsidi penyedia BBM juga ditanggung oleh Pertamina.
“Anomaly yang terjadi di mana BBM PSO yang subsidinya seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, sekarang tidak lagi, tetapi di tanggung oleh Pertamina, begitu juga dengan penentuan harga BBM yang seharusnya dilakukan setiap tiga bulan, tapi tidak dilakukan, akibatnya cash flow Pertamina terganggu,” kata Noviandri di Jakarta, Selasa (19/12).
Pada saat bersamaan, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshrullah Asa menilai para pengambil kebijakan telah melihat kepentingan secara luas dalam menahan evaluasi harga BBM. Menurutnya, protes dari Pertamina hanya masalah komunikasi yang belum sinkron, sehingga muncul anggapan seakan Kementerian ESDM mengabaikan kondisi pertamina.
“Memang masalah harga bukan kewenangan BPH Migas, tapi saya yakin Presiden dan pembantunya melihat persoalan secara luas, sehingga menahan harga BBM Penugasan,” kata dia.
“Saya yakin tidak ada niat Pemerintah mengkerdilkan Pertamina. Perlu diingat, Wakil Menteri ESDM itu (Arcandra Tahar) juga Komisaris Pertamina. Ini tinggal duduk bersama Kementerian ESDM, BUMN, dan Kementerian Keuangan serta ajak juga Pertamina dalam membahas masalah evaluasi harga,” pungkas dia.
(Reporter: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
