Jakarta, Aktual.com — Koordinasi antar menteri di kabinet kerja dinilai buruk oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.
Hal inilah yang menurut Yusril perlu dibenahi dengan dilakukanya reshuffle kabinet. Ia mencontohkan saat pemerintah membatalkan kebijakan pemungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
“Kombinasi kegiatan-kegiatan dari para Menteri itu, keliahatannya sekarang kan banyak yang tidak sinkron, tidak terkoordinasi dengan baik. Pagi hari pak Darmin Nasution misalnya akan melaksanakan cukai BBM yang 200, 300 perak itu. Tapi sore pak Jokowi mengatakan nggak jadi. Jadi itu kan bingung orang,” papar Yusril, di Jakarta, Sabtu (9/1).
Pembatalan kebijakan itu menurutnya jadi salah satu bukti lemahnya koordinasi antara Menteri dengan Presiden. Dia menilai bahwa hal itu menjadi sesuatu yang fatal bagi kewibawaan pemerintah.
“Kalau sering terjadi perbedaan seperti itu, itu bisa menghilangkan kewibawaan pemerintah. Kewibawaan pemerintah itu kan juga harus dijaga,” pungkasnya.
Diketahui, Menteri Darmin beberapa waktu lalu telah siap memberlakukan kebijakan pemungutan DKE. Namun, program itu harus dibatalkan lantaran tidak mendapat persetujuan dari Presiden.
Artikel ini ditulis oleh:
