Jakarta, Aktual.co —Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah berencana memanggil Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta, Agus Bambang Setyowidodo.
Pemanggilan dilakukan untuk membahas soal padamnya server Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), beberapa waktu lalu.
Pasalnya, padamnya server dituding jadi salah satu penyebab lambannya penyerapan anggaran di DKI.
Karena akibat padamnya server data Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI, proses lelang di unit tersebut ikut terhambat hampir satu bulan. 
Yang berakibat pada lambannya proses lelang pengadaan barang dan jasa di DKI.
“Iya hari ini rencananya Dinas Kominfo akan dipanggil terkait data peserta lelang. Kan masalahnya kita rugi kan. Seharusnya ada back-up. Tetapi saya belum tahu, Kominfo belum lapor sama saya ada data yang hilang atau tidak. Baru hari ini mau bertemu,” ujar Saefullah di Balaikota DKI, Senin (26/10).
Sebelumnya Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku curiga padamnya server disebabkan oleh sabotase dari pihak-pihak yang tak setuju digunakannya sistem ULP.
Kata dia, sejak sistem lelang satu pintu dibicarakan, banyak penolakan yang timbul dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
Tudingan itu diperkuat dengan adanya temuan tiga orang PNS di ULP DKI yang ketahuan menekan peserta lelang dengan meminta komisi dan mengancam akan menghambat proses lelang jika komisi tak dikucurkan. 
“Dari dulu ada selentingan kalau (pengadaan) tidak dikembalikan (ke SKPD) dan masih memaksa satu pintu lewat ULP, bisa-bisa enggak terserap anggaran,” ujar Ahok beberapa waktu lalu.
Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony pun mengaku terus mendapat keluhan dari peserta lelang. Padahal pihaknya hanyalah pengguna server. Sementara server berada di bawah tanggung jawab LPSE DKI Jakarta.
“Kita ini hanya user (pengguna), kita juga sudah rapatkan ini bersama dengan LPSE dan BPKP(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujar Sony beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh: