Presiden Joko Widodo - Pembangunan infrastruktur dan transportasi menjadi prioritas pemerintah di tahun 2017. (ilustrasi/aktual.com)

Yogyakarta, Aktual.com – Sesepuh Partai Persatuan Pembangunan Mudrick Sangidu prihatin atas kondisi bangsa dan pemerintahan, yang semakin tidak menunjukkan keberpihakannya pada keadilan hukum.

“Kelihatan sekali bahwa pemerintah sudah terlalu melindungi orang-orang yang bersalah, para koruptor, mulai masalah Ahok sampai skandal e-KTP,” kata dia dalam aksi massa DPW PPP DIY di KM Nol Malioboro, Jumat (7/4).

Karenanya, Mudrick menyerukan adanya revolusi sosial demi menyelesaikan carut marut keadilan. Baginya, bila sampai terjadi revolusi sosial itu sesuatu yang wajar. “Memungkinkan.”

Namun, tokoh senior PPP asal Solo ini berharap revolusi sosial harus diawali dulu lewat revolusi di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut lantaran konflik dualisme kepemimpinan masih saja terjadi.

Mudrick mengaku tahu bahwa perpecahan di PPP ada unsur kesengajaan, yang perlahan ingin menghilangkan azas partai yang berlandaskan keislaman, terlebih usai keputusan DPP kubu Romy yang mendukung Ahok dalam Pilgub DKI.

Artikel ini ditulis oleh:

Nelson Nafis
Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS