Jakarta, Aktual.com — Direktur Eksekutif The Jakarta Institute Reza Fahlevi menganggap hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang dikeluarkan KemenPAN-RB, adalah hal yang wajar dan harus diapresiasi.
“Ini merupakan era demokrasi, keterbukaan informasi menjadi hal yang wajar dan patut diacungi jempol,” ungkap Reza, Senin (5/1).
Dirinya menyarankan agar para pihak yang merasa kebakaran jenggot untuk berpikir ulang ketika mengeluarkan pernyataan ke media.
“Harusnya itu dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dari setiap kementerian, bukan malah menjadikan ini sumber permasalahan yang akhirnya menjadi gaduh di publik,” lanjut Reza.
Mantan Ketua Umum PB HMI Arief Rasyid juga memiliki pandangan yang sama. Menurutnya, apa yang dilakukan KemenPAN-RB dengan merilis tingkat akuntabilitas kinerja dari kementerian dan lembaga negara, sudah sesuai harapan Presiden.
“Di setiap pidatonya (presiden), agar semua disampaikan secara transparan dan akuntabel ke publik,” papar Arief Rasyid, yang merupakan Ketum PB HMI periode 2013-2015.
Dia menambahkan, sejak 2004 penilaian akuntabilitas kinerja ini disampaikan secara tertutup ke Presiden.
“Artinya apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah langkah terobosan yang patut diapresiasi. Dari hasil ini juga presiden bisa menegakkan komitmen lainnya untuk menjalankan sistem,”
“Tahun 2016, Pemerintah perlu Move On dari bekerja senyap dan menutup-nutupi kekurangannya. Publik sangat butuh kejujuran, agar mereka juga mampu merespon dengan jujur kinerja pemerintah,” tutup Arief.
Artikel ini ditulis oleh:
