Jakarta, Aktual.com — Rencana adanya jadwal rapat dengar pendapat DPR dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk memaparkan hasil kinerja kementerian BUMN selama satu tahun seharusnya tidak dilaksanakan.
Hal ini karena sesuai hasil Keputusan Pansus Pelindo yang merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.
Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam siaran pers yang diterima aktual.com Kamis (21/1).
“Rekomendasi Pansus DPR untuk memecat Rini Soemarno dan hasil penilaian kinerja Menteri BUMN yang buruk oleh Kemenpan sudah tergambar secara jelas,” kata Arief.
Begitupun lanjut dia, Laporan Kinerja pengelolaan BUMN yang dirilis oleh Kementerian BUMN dimana total aset BUMN yang saat ini dikatakan naik tercatat mencapai Rp5.395 triliun jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar Rp4.577 triliun, angka ini hanyalah akibat kenaikan nilai kurs US dollar terhadap rupiah dari Rp11.000/USD naik menjadi Rp13.900/USD.
“Akhirnya berpengaruh pada naiknya nilai aset BUMN, anehnya kok tidak dipaparkan juga besar total utangnya semua BUMN,” ucapnya.
Begitu juga kata Arief terkait pendapatan BUMN yang justru turun dibandingkan tahun 2014. Total pendapatan BUMN tahun 2015 hanya sebesar Rp1.728 triliun, pendapatan ini menurun dibanding dengan tahun sebelumnya mencapai Rp1.932 triliun.
Dari sisi pendapatan BUMN selama dipimpin Rini Soemarno menunjukan penurunan yang luar biasa alias jeblok jika dihitung menggunakan perbandingan kurs US dollar terhadap rupiah saat ini.
“Belum lagi aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN atas persetujuan Rini Soemarno yang berpotensi merugikan BUMN seperti pinjaman dari perbankan China dalam bentuk USD kepada perbankan BUMN dengan menjadikan Perbankan BUMN sebagai kolateralnya,” tegas Arief.
Lalu pembangunan Kereta Cepat dengan mengandeng investor dari China yang menjadikan aset-aset BUMN perkebunan sebagai kolateralnya. Padahal Kereta Cepat bukanlah kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, apalagi Kereta Cepat tersebut akan banyak mengunakan energi Listrik yang mana akan mengurangi pasokan Listrik pada masyarakat dan Industri di Jabotabek.
“Kemudian Penjualan Konsensi Pengoperasian JICT pada Hutchinson Port yang sangat murah dan bertendensi adanya korupsi
Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendukung DPR untuk menolak melakukan RDP dengan Kementerian BUMN jika dihadiri oleh Rini Soemarno serta mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Rini Soemarno karena kinerja yang buruk selama menjabat Menteri BUMN,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
