Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Beni Pramula mengatakan, setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla rakyat hanya diberi harapan hampa. Rakyat harus mengubur harapan besar sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi pada masa pemilihan presiden 2014 lalu. Sebab apa yang dijanjikan Jokowi semata janji hingga kini belum direalisasikan.
“Semangat Pancasila tak lagi menjadi spirit, Trisakti sekedar retorika politik semata, Nawacita jadi dukacita. Kedaulatan semakin jauh dari kenyataan. Kebijakan ekonomi dibawah pemerintahan Jokowi-JK malah semakin liberal,” kata Beni kepada Aktual.com, Minggu (18/10).
Kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK, menurutnya justru membuka keran liberalisasi di semua sektor. Bahan bakar minyak (BBM) harganya disesuaikan dengan harga pasar, kemudian keran investasi dibuka seluas-luasnya ditunjang paket deregulasi yang cenderung menjual daripada menguntungkan negara.
Janji tinggal janji juga berlaku pada rencana pengembangan mobil Esemka. Selanjutnya janji menciptakan lapangan kerja baru, nyatanya karpet merah malahan diberikan kepada ribuan pekerja asing. Di sisi lain, rakyat malah diberi ‘kado spesial’ setahun kepemimpinan Jokowi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang jumlahnya mencapai puluhan ribu.
“Rupiah menembus angka Rp.13.000/Dolar, izin ekspor kepada PT Freeport diperpanjang walaupun melanggar Undang-Undang Minerba, dan menjamin perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang,” beber Beni.
Di bidang politik, kata dia, semakin gaduh karena lemahnya kepemimpinan Jokowi. Layaknya Republik Multipilot, Jokowi tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan elit politik dan para pemilik modal dibelakangnya. Sementara dibidang hukum, keadilan justru semakin sulit terwujud. Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian menjadi tolak-ukurnya.
“Sejumlah kasus-kasus besar semakin tak jelas penyelesaiannya. Hari ini, Sumatera dan Kalimantan sedang darurat asap. Aktivitas masyarakat sangat tergangu, dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Pemerintah lamban dalam menangani darurat asap. Alih-alaih menangani darurat asap, malah sibuk mengajukan draft revisi UU KPK,” demikian Beni.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
