Dengan pola kerja operasi tentara, represi sebagaimana terjadi di masa lalu akan berulang. Menurut Hendardi cara ini juga rentan menjadi instrumen politik elektoral pada Pilpres 2019.
Hendardi juga menilai polisi dan BNPT telah bekerja optimal meringkus jejaring terorisme dan menjalankan deradikalisasi. “Jika membandingkan peristiwa yang terjadi dan peristiwa teror yang bisa dicegah, maka sesungguhnya Polri dan BNPT telah bekerja optimal,” kata Hendardi.
Presiden Jokowi diharapkan dapat mendisiplinkan jajarannya yang mengambil langkah-langkah kontraproduktif dan bertentangan dengan semangat kepatuhan pada rule of law dan penghormatan pada hak asasi manusia.
“Cara-cara represi justru akan menjauhkan warga dengan Jokowi yang akan berlaga kembali di Pilpres 2019,” kata Hendardi.
Dibanding menghidupkan kembali Komando tersebut, tambah Hendardi, Presiden Jokowi lebih baik turut aktif memastikan penyelesaian pembahasan revisi RUU Antiterorisme, karena dalam RUU itulah jalan demokratis dan ramah HAM disediakan melalui kewenangan-kewenangan baru Polri yang diperluas, tetapi tetap dalam kerangka “rule of law”.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
