Teheran, Aktual.com – Untuk pertama kalinya dalam 37 tahun, Iran kembali mengaktifkan Dewan Pertahanan Tertinggi yang menyatukan lembaga kepresidenan, parlemen, peradilan, utusan Pemimpin Tertinggi, Staf Umum Angkatan Bersenjata, Garda Revolusi, Artesh, Kementerian Intelijen, dan Markas Besar Gabungan Khatam al-Anbiya ke dalam satu lingkaran komando masa perang yang terpadu.
Pengaktifan kembali Dewan Pertahanan Tertinggi untuk menggantikan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (Supreme National Security Council/SNSC), yang dilakukan berdasarkan Pasal 176 Konstitusi Iran, yang berarti secara operasional, otoritas politik, kepemimpinan intelijen, dan komando militer kini bergerak dalam satu lini masa tunggal untuk pengambilan keputusan, penargetan, dan pelaksanaan.
Dilansir dari Caliber.Az, dewan pertahanan yang baru dibentuk ini diharapkan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pertahanan strategis Iran. Fars News mengutip ”sumber informasi” yang mengonfirmasi pembentukan Dewan Pertahanan setelah selesainya perubahan struktural di dalam SNSC.
Tasnim News yang memberikan detail tambahan, merujuk pada Pasal 176 Konstitusi Iran, yang memberi wewenang kepada SNSC untuk membentuk dewan-dewan bawahan, termasuk Dewan Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional, yang selaras dengan tanggung jawabnya. Menurut Tasnim, struktur Dewan Pertahanan secara resmi disetujui ”beberapa hari yang lalu” berdasarkan mandat konstitusional ini.
Dewan baru tersebut diketuai oleh presiden, dengan seorang pejabat militer ditunjuk sebagai sekretaris, yang kabarnya dipilih langsung oleh presiden. Tujuan utamanya meliputi peningkatan kemampuan pertahanan negara, percepatan pengambilan keputusan di sektor pertahanan, dan perluasan partisipasi kepemimpinan militer di luar Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata yang saat ini menjabat, yang sudah menjadi anggota SNSC.
Anggota potensial yang diuraikan dalam laporan tersebut meliputi kepala tiga cabang pemerintahan Iran, dua perwakilan Pemimpin Tertinggi di SNSC, Menteri Intelijen, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Angkatan Darat Reguler (Artesh), dan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya.
Secara historis, Dewan Pertahanan Tertinggi berfungsi selama Perang Iran-Irak berdasarkan Pasal 110 Konstitusi. Namun, banyak tugasnya dialihkan ke SNSC setelah revisi konstitusi berdasarkan Pasal 176.
Sedangkan dilansir dari Tehran Times, pembentukan Dewan Pertahanan, sebagaimana dilaporkan, tampaknya dirancang untuk menyederhanakan pengambilan keputusan pertahanan tingkat tinggi dalam kerangka konstitusional Iran, yang mencerminkan pelajaran dari perang 12 hari AS-Israel di Iran, serta konsensus kepemimpinan tentang mempertahankan tingkat kesiapan militer tertinggi terhadap ancaman yang dianggap berkelanjutan.
Gencatan senjata Iran-Israel diyakini lemah
Masih dilansir dari dilansir dari Tehran Times, perkembangan baru ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional dan ketidakpercayaan yang kuat dalam kepemimpinan Iran terhadap klaim gencatan senjata rezim Israel, yang secara luas dipandang menipu dan tidak dapat diandalkan.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi, telah menekankan postur pertahanan dan kesiapan Iran.”Kami bukanlah pemrakarsa perang, tetapi kami menanggapi agresor dengan kekuatan penuh,” kata Jenderal Mousavi.
Ia menambahkan, ”Karena kami memiliki keraguan penuh terhadap kepatuhan musuh terhadap komitmennya, termasuk gencatan senjata, kami siap memberikan tanggapan tegas jika terjadi agresi berulang.”
Sejalan dengan sikap ini, Presiden Masoud Pezeshkian secara tegas menolak segala bentuk kepercayaan terhadap gencatan senjata saat ini. ”Kami tidak percaya pada gencatan senjata,” tegas Pezeshkian.
”Kapan pun, kemungkinan besar mereka [rezim Israel] akan kembali menyerang kami, dan tentu saja, angkatan bersenjata kami siap menghadapi segala tingkat agresi,” ujarnya.
Untuk diketahui, perang Iran-Israel selama 12 hari meletus setelah serangan Israel yang tak beralasan terhadap Iran pada 13 Juni. Laporan Iran menyatakan bahwa lebih dari 1.025 warga Iran, termasuk beberapa komandan tinggi, gugur dalam serangan Israel. Respons tegas Iran, ”Operasi Janji Sejati 3” melibatkan rentetan rudal dan drone besar-besaran yang menembus pertahanan Israel, menyebabkan kerusakan signifikan pada situs-situs militer dan strategis.
Para analis berpendapat bahwa dampak nyata dari pembalasan Iran, yang menunjukkan kemampuan rudal canggih dan jangkauan regionalnya, merupakan faktor kunci yang mendorong rezim Israel untuk segera menghentikan pertempuran melalui perantara internasional.
Kesiapsiagaan Tiga Fase
Berbicara pada pertemuan ke-97 Komite Pertahanan Pasif Nasional pada Sabtu (1/8), Jenderal Mousavi menguraikan strategi kesiapan berkelanjutan Angkatan Bersenjata. Dalam acara terpisah, ia menguraikan pendekatan terstruktur yang memastikan kewaspadaan berkelanjutan.
”Angkatan Bersenjata saat ini menjalankan program kesiapsiagaan yang berbeda dalam tiga jangka waktu: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” ungkap Mousavi.
Ia menekankan perlunya mengadopsi pendekatan yang sama untuk meningkatkan kesiapan dalam sektor sipil, khususnya mengenai imunisasi infrastruktur layanan kritis yang vital bagi publik.
Pertemuan tersebut berfokus pada evaluasi kinerja badan-badan eksekutif di bidang pertahanan pasif, terutama selama konflik baru-baru ini dengan rezim Israel. Para peserta menganalisis kekuatan, kelemahan, dan pola ancaman musuh untuk merancang solusi guna meningkatkan ketahanan layanan infrastruktur nasional yang esensial.
Hasil utama meliputi persetujuan arahan nasional untuk pendidikan pertahanan pasif publik, yang menguraikan tugas-tugas badan budaya dan pendidikan, serta ratifikasi pedoman yang mengatur tempat penampungan perkotaan, perumahan sementara, dan akomodasi darurat, serta mendefinisikan tanggung jawab badan-badan eksekutif terkait. Anggota komite menekankan perlunya kepatuhan ketat terhadap arahan ini oleh semua entitas yang bertanggung jawab.
(Indra Bonaparte)
