Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menyampaikan sambutan saat dialog nasional Kepemimpinan PKS Di Daerah dengan tema "20 Tahun PKS Melayani Dengan Hati dan Prestasi "Badan Pembinaan Kepala Daerah (BPKD) DPP PKS di Jakarta, Senin (14/5/18). AKTUAL/HO

Jakarta, Aktual.com – Baru-baru ini organisasi masyarakat Nahdratul Ulama (NU) menuai pandangan negatif dari publik disebabkan kunjungan Katib Aam Pengurus Besar (PBNU), Yahya Cholil Staquf ke Israel.

Tindakan Yahya Cholil Staquf ke Israel dirasa sebagai bentuk pembelotan dari khitoh perjuangan NU ditengah penjajahan Israel terhadap Palestina.

Karenanya untuk meyakinkan puplik, sejumlah pengurus Besar NU yang meliputi Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud, Robikin Emhas, Iqbal Sulam, dan Eman Suryaman mendatangi Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, PBNU menegaskan sikapnya yang mengacu pada hasil muktamar ke 33 dimana terdapat dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Untuk itu, Hidayat Nurul Wahid mengapresiasi komitmen PBNU dalam mendukung kemerdekaan Palestina sesuai dengan keinginan KH Hasyim Asy’ariy sebagai pendiri NU.

“Alhamdulillah sikap tegas KH Hasyim Asy’ariy bela Pelestina tetap menjadi sikap PBNU. Jumpa Kedubes Palestina, PBNU sampaikan 9 rekomendasi muktamar 33 NU. Secara keseluruhan, desak PBB berikan sanksi politik/ekonomi kepada Israel jika tak bersedia akhiri pendudukan atas Palestina,” ujar Hidayat, Minggu (24/6).

Berikut sembilan poin Muktamar ke-33 NU yakni:

Pertama, membentuk tim secara khusus untuk menangani masalah-masalah internasional, khususnya masalah Palestina, agar keterlibatan NU dalam masalah tersebut lebih berkesinambungan.

Kedua, mendorong dan menggalang dukungan secara intensif berupa diplomasi, mempererat hubungan people to people dan dukungan dana bagi perjuangan Palestina, dengan tetap berpegang teguh pada pendekatan dialog dan damai.

Ketiga, mendesak pemerintah Indonesia agar secara sistematis melakukan langkah kongkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina, baik melalui diplomasi antar negara, memperkuat hubungan people to people maupun keterlibatan dalam pasukan keamanan internasional.

Keempat, jika Israel tetap melakukan pendudukan terhadap Palestina maka hendaknya pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas, jika perlu tidak lagi berhubungan dengan negara Israel.

Kelima, menghimbau agar kelompok-kelompok masyarakat di Palestina, khususnya kelompok- kelompok Muslim, untuk bersatu bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina dan pembebasan rakyat Palestina dari penjajahan.

Keenam, mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan bagi kemerdekaan rakyat dan negara Palestina tidak bisa ditangguhkan. Oleh karena itu, PBNU mendesak agar PBB segera memberikan dan mengesahkan keanggotaan negara Palestina menjadi anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara dengan rakyat dan negara yang merdeka manapun. PBNU juga mengimbau bagi bangsa dan negara yang cinta kepada perdamaian, tanpa penindasan dan diskriminasi, untuk mendukung bagi diakuinya negara Pelestina sebagai anggota PBB yang sah dan resmi untuk memperoleh hak yang setara dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain.

Ketujuh, mendesak PBB untuk memberikan sanksi, baik politik maupun ekonomi, kepada Israel jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap tanah Palestina.

Kedelapan, menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah khususnya yang mayoritas Islam untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina.

Kesembilan, mendesak agar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk secara intensif mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta