Setujui kenaikan dana parpol, sikap menkeu tak selaras dengan efisiensi anggaran. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersikap tidak selaras dengan apa yang dikeluhkan terhadap kondisi keuangan negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.

Hal itu terkait dengan disetujuinya kenaikan dana bantuan bagi partai politik (Parpol) sebesar Rp1000 persuara sahnya.

“Ini memperlihatkan Sri Mulyani sangat tidak punya konsisten, di sisi lain dia menyatakan bahwa terjadi penurunan penerimaan negara, dan yang dilakukan adalah amputasi atau pemotongan anggaran dengan alasan efisiensi anggaran,” kata Uchok saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (29/8).

Bahkan, sambung Uchok, sikap Menteri Sri Mulyani yang mengatakan bahwa kenaikan dana Parpol merupakan usulan KPK diduga sebagai siasat mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu untuk cuci tangan dari kebijakan yang diambilnya tersebut.

“Kenaikan dana partai karena usulan KPK ini hanya pernyataan Sri Mulyani saja, hanya untuk cuci tangan supaya kebijakan ini tidak dikritik dan tidak populer,” ujarnya.

“Padahal, kenaikan dana Parpol itu sangat memberatkan beban keuangan negara atau justru adanya keinginan mengerus anggaran baik itu APBN atau pun APBD,” ketus dia.

“Dan dengan kenaikan bantuan keuangaan untuk partai politik ini, orang partai seperti sedang berpesta mendapat duit (rakyat) dengan cuma- cuma dari negara tanpa kerja keras,” pungkasnya.

Laporan: Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby