Jakarta, Aktual.com – DPR RI mengusulkan kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Usulan tersebut sudah disetujui oleh pemerintah, dengan adanya surat persetujuan prinsip tentang kenaikan indeks tunjangan itu.
Menanggapi hal itu, pengamat sosial Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengkritik keputusan yang diambil pemerintah. Menurutnya, keputusan itu justru membuktikan bahwa pemerintah tidak peduli dengan rakyat.
“Sikap pemerintah yang menyetujui kenaikan tunjangan tersebut menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi yang dialami masyarakat, yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi,” kata Karyono menyesal, Jakarta, Jumat (25/9).
Adapun tunjangan yang nantinya dinaikkan mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga tunjangan bantuan langganan listrik dan telepon.
Karyono pun sebetulnya tak setuju dengan permintaan DPR itu. Pasalnya, sampai dengan saat ini kinerja DPR, belum dipandang baik oleh rakyat.
“Jika diukur dari kinerja DPR yang kurang memuaskan, tentu kenaikan tunjangan ini tidak sebanding dengan hasil kinerja DPR,” terangnya.
Artikel ini ditulis oleh:
