Jakarta, Aktual.co — Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin pernah menyebut jika kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP yang bernilai Rp 5,9 triliun itu disutradarai oleh Setya Novanto dan Anas Urbaningrum. 
“Saya akan tetap meminta KPK supaya memeriksa kasus-kasus yang melibatkan Setya Novanto dan Anas Urbaningrum,” kata Nazaruddin dalam surat yang dia buat untuk Pimpinan KPK melalui kuasa hukumnya, Fahmi Syakir, Selasa (23/9).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun akhirnya menghentikan sementara program e-KTP. Hal itu lantaran proyek tersebut masih tersangkut proses hukum.
Menteri Tjahjo pun mengatakan, penghentian program e-KTP selama sebulan untuk membersihkan koruptor yang bermain di proyek tersebut.
“Sebulan kan (untuk) evaluasi membersihan ‘ulat-ulat’ yang ada di luar. ‘Ulat-ulat’ yang sedang dibersihkan oleh KPK (juga),” kata Menteri Tjahjo kepada Aktual.co beberapa waktu lalu.
Dirinya mempersilakan KPK untuk mengembangkan proses hukum dari proyek yang merugikan negara sebesar Rp 2,5 triliun. Sebagai Menteri, dia mengaku mendukung langkah KPK membongkar dalang dibalik proyek e-KTP.
“Yang sudah ditangani KPK dan pengembangannya, saya sebagai Mendagri mempersilakan kepada KPK (untuk mengungkap korupsi di e-KTP). Terkait kenapa (e-KTP) bisa macet, segera saya cari akar masalahnya,” kata dia.
Sedangkan menurut juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan, KPK tidak dalam posisi memberikan izin untuk menghentikan, atau melanjutkan proyek tersebut.
“KPK tidak pada domain melarang atau menyetujui,” kata Johan, Rabu (5/11).
Meski demikian, Johan memastikan bahwa kasus e-KTP tetap akan diusut oleh pihak KPK. Menurut dia, penyidikan kasus tersebut tidak terpengaruh oleh proyek tersebut diteruskan atau tidak.
“Kasus akan ditindaklanjuti KPK tidak terpengaruh proyek diteruskan atau tidak,” kata Johan.
Sebagaimana diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP di Kemendagri. KPK telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP.
Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan kewenangannya dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai anggaran mencapai Rp6 triliun. Dari hasil penghitungan sementara, negara diduga dirugikan sekitar Rp 1,12 triliun. 

()