Massa yang tergabung dalam "Jakarta Tanpa Ahok" (JTA) menganggap Ahok arogan dalam memerintah dan sering menyinggung perasaan. Massa Jakarta Tanpa Ahok juga menganggap Ahok tidak berpihak kepada rakyat kecil. Seperti dalam penggusuran Kampung Pulo dan reklamasi Teluk Jakarta.

Jakarta, Aktual.com — Koordinator Relawan Jakarta Edysa Ekki Taringan mengatakan bahwa perilaku Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mencerminkan Pancasila, karena kesewenang-wenangannya dalam melakukan penggusuran terhadap warga Kampung Pulo, Jakarta Timur.

“Menurut mereka (warga kampung pulo) tidak ada kompensasi. Mereka dipaksa masuk ke rumah susun. Terus di rumah susun mereka tidak lagi memiliki pekerjaan. Nah, terus mereka di rumah susun disuruh bayar Rp300 ribu tiap bulan. Kan harusnya mendekatkan musyawarah. Musyawarah mufakat dalam mengambil kebijakan itu diatur oleh Undang-undang, itu juga tertuang ke dalam Pancasila Sila keempat. Inilah yang makanya saya bilang Ahok itu anti Pansila,” kata Edysa, saat berunjuk rasa di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, pembangunan Jakarta yang dilakukan oleh Ahok tidak diperuntukan bagi rakyat kecil, melainkan hanya orang-orang kaya saja.

“Siapa sih yang hari ini rakyat Jakarta atau seberapa banyak sih yang bisa nempatin mall-mall, hotel-hotel, atau yang bisa beli apartemen? Berapa banyak coba? Artinya kan, pembangunan bukan buat rakyat kecil,” Imbuhnya kepada Aktual.com.

Edysa yang juga mantan Koordinator Komunitas Gerakan 98 menyayangkan jika Ahok tidak melakukan pendekatan kemanusiaan yang mengangkat harkat martabat masyarakat kecil ibu kota dalam melakukan pembangunan. Sehingga, hal itu menyebabkan masyarakat kelas bawah Jakarta tidak lagi percaya pada pembangunan kotanya sendiri.

“Rakyat kecil harusnya dengan pendekatan kemanusiaan, berdasarkan kebutuhan dasar mereka. Hari ini kondisi rakyat Jakarta seperti apa, dia harus berikan. Bagaimana dia mengangkat harkat martabat mereka supaya mereka tidak lagi dianggap bahwa orang yang tidak percaya pada pembangunan, orang yang tidak mau hidup berubah,” katanya.

Sudah semestinya, sambung dia, seorang pemimpin bisa mengangkat harkat martabat serta kesadaran masyarakatnya. Hal itu merupakan kewajiban seorang pemimpin yang telah diamanatkan dan digaji oleh rakyat.

“Ini soal kesadaran, tugas siapa? Ya tugasnya pemimpin, disitulah gajinya dibayar oleh pajak keringatnya rakyat. Untuk itulah dia harus bekerja,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS