Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) beraktivitas di Kantor Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa (3/1). Akibat tertundanya pengesahan atau dilantiknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca kasus operasi tangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini tentang suap jual jabatan di lingkungan Pemkab Klaten, menyebabkan gaji 13.000 PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten terancam tertunda hingga dilantiknya OPD Pemkab Klaten yang baru. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc/17.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta jajaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) fokus membenahi program pelayanan masyarakat di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda).

Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan kepada publik. Terlepas, siapapun pemimpinnya, birokrasi diibaratkan sebuah mesin yang harus terus bergerak. Karena itu, para pegawai di tataran pemerintah harus bekerja secara profesional tanpa terlibat urusan politik.

“Siapapun pimpinannya, pelayanan publik harus tetap jalan,” Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Eko Subowo, usai merujuk amanat Mendagri dalam Sosialisasi Kebijakan Ditjen Bina Adwil yang bertujuan memperkuat sinergi Kemendagri dengan daerah di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (10/5).

Menurutnya, pimpinan daerah merupakan jabatan politik. Dimana dalam kurun waktu tertentu akan berganti kembali. Namun ASN di daerah, termasuk di dalamnya sekretaris daerah, kepala dinas atau kepala badan merupakan jabatan fungsi karena adanya pengangkatan dari instansi pemerintahan.

“ASN tak boleh terpengaruh dalam urusan-urusan politik. Apalagi menganggu kinerjanya. Mereka harus tetap fokus dalam melayani masyarakat,” jelas Eko.

Kemendagri, disampaikan dia fokus dan konsisten mendorong percepatan dan peningkatan kualitas layanan perizinan dan non-perizinan di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Ini dalam rangka peningkatan ease of doing business Indonesia dari peringkat 106 jadi 91.

“Selaku garda terdepan birokrasi yang melayani masyarakat sekaligus sebagar bukti hadirnya Negara di tengah-tengah masyarakat dan dunia usaha. Layanan ini juga harus cepat, profesional serta transparan,” katanya.

Ini dilakukan melalui program penerapan PTSP prima dan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN). Sampai saat ini, PTSP telah terbentuk di 34 provinsi serta 497 kabupaten/kota. Sedangkan PATEN telah diimplementasikan pada 2.098 kecamatan di 187 kabupaten/kota.

Mendagri Tjahjo dalam kesempatan yang sama mengatakan agar Ditjen Adwil Kemendagri fokus dalam program meningkatkan fungsi pelayanan di jajaran pemerintahan. Ia menekankan soal memberikan kemudahan perizinan dan proses birokrasi.

“Ini bisa terwujud kalau internal jajaran pemerintahan solid. Saling gotong royong dan membangun komunikasi dengan instnasi terkait, begitu juga dengan para tokoh agama, masyarakat, forkompinda, DPRD, serta pers. Ini akan mempercepat,” ujar dia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mendagri memerintahkan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota untuk mempercepat pendelegasian kewenangannya ke PTSP dan PATEN. Mereka juga wajib memastikan kedua lembaga ini memberikan kemudahan pelayanan.

“Layanan perizinan dan non perizinan yang tentunya perlu didukung oleh kesiapan sarana, prasarana, standar pelayanan serta sumber daya aparatur yang profesional,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS