Kiri-kanan ; Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar B.J. Habibie, Wakil Ketua I Dewan Pembina Ade Komarudin, Ketu Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berfoto bersama usai menghadiri Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar di JCC, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Rapimnas Partai Golkar membahas program partai serta isu yang berkembang dan Rapimnas Partai Golkar salah satu keputusannya untuk mendukung pencalonan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Jakarta, Aktual.com – Ade Komarudin diberhentikan oleh Mahkamah Keputusan Dewan DPR dari posisi Ketua DPR. Padahal, berdasarkan rencana pemberhentian pria yang biasa disapa Akom itu dibacakan di sidang paripurna.

“MKD telah memutuskan terdapat pelanggaran kode etik DPR RI dengan kriteria sedang. Sehingga diputusan terhitung sejak hari Rabu, 30 November 2016, yang terhormat Sdr Dr H Ade Komarudin dari Fraksi Golkar dinyatakan berhenti dari jabatan Ketua DPR RI masa keanggotaan tahun 2014-2019,” ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad membacakan amar putusan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Keputusan tersebut dilakukan usai MKD menggelar sidang pleno internal. Keputusan itu bersifat final dan mengikat. Terlebih, kata dia, Akom terlibat pelanggaran etik sebagai anggota DPR.

“Ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 huruf B Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2015 tentang Kode etik DPR RI.”

Dalam sidang MKD itu, Akom diduga telah melakukan penggaran etik. Pertama adalah soal dugaan penyalahgunaan wewenang terkait inisiatifnya sebagai Ketua DPR memindahkan mitra Komisi VI ke Komisi XI. Ini dalam hal pembahasan Penyertaan Modal Negara BUMN.

Laporan kedua adalah yang diajukan oleh anggota-anggota Badan Legislasi. Ini terkait RUU Pertembakauan di mana Akom dituding menunda sidang paripurna untuk pengesahan UU tersebut padahal sudah melalui tahap harmonisasi.

“Dalam perkara register nomor 62 yang dilaporkan oleh anggota DPR Komisi VI telah diputuskan bahwa terdapat pelanggaran dengan kriteria ringan dan diberi sanksi teguran tertulis.

MKD memutuskan mitra yang dipindah Akom ke Komisi XI tetap berada di Komisi VI. Menurut Dasco itu sesuai Rapat Paripurna tanggal 22 Januari 2015.

“Dikembalikan menjadi mitra kerja komisi VI termasuk kegiatan kinerja operasional, kinerja keuangan, privatisasi, Penyertaan Modal Negara dan korporasi.”

Putusan ini, kata Politikus Gendria itu berlaku sejak tanggal ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan.

Sementara itu keputusan laporan oleh Baleg kepada Akom dengan nomor register 66, MKD memutuskan memberi sanksi dengan kategori sedang. MKD pun memerintahkan agar Pimpinan DPR segera membawa RUU Pertembakauan untuk disahkan dalam paripurna.

Laporan: Nailin In Saroh

(Wisnu)