Jakarta, Aktual.com – Belum habis rakyat menelan dahaga karena melihat banyaknya tenaga kerja asing ilegal khususnya China serta turis asing China yang menyalahgunakan bebas visa untuk bekerja, seolah menutup mata terhadap pengangguran negara ini yang mencapai angka 7,02 juta.
Namun Pemerintah kembali memberi kejutan, dengan mempersembahkan kado di tahun baru 2017. Kado tahun baru dari sang pemangku kebijakan yang alih-alih bercita-cita meningkatkan produktivitas rakyat malah semakin hari semakin tidak pro rakyat.
“Ada apa dengan pemerintah kita?. Satu tanda tanya besar ketika pemerintah yang katanya pro rakyat ini malah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat memberatkan rakyat,” ujar Koordinator Wilayah Sumbagsel BEM SI Rahmat Farizal dalam keterangan tertulisnya kepada Aktual.com, Jumat (6/1).
Sementara itu, Koordinator Wilayah Sumbagut BEM SI Abdul Khair mempertanyakan kemana kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil. Apakah pemerintah telah kehilangan cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa selain dengan membebankannya pada rakyat?.
Untuk itu, sebagai rakyat Indonesia menuntut dan mendesak pemerintah untuk:
1. Menolak dengan tegas PP nomor 60 tahun 2016 yang berisi daftar kenaikan biaya kendaraan bermotor hingga 3x lipat yang dinilai menyengsarakan rakyat Indonesia.
2. Menolak dengan tegas kenaikan biaya tarif listrik yang mencapai 242,5% karena akan menyengsarakan rakyat.
3. Mendesak Presiden Jokowi mencabut PP nomor 60 tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dengan pelanggan berdaya 900 VA.
Laporan: Fadlan Butho
Artikel ini ditulis oleh:
