1 dari 4
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad (tengah) bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad (kanan) memberi keterangan kepada wartawan terkait pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2015). DPD meminta jajaran Pemda dan DPRD tidak melakukan pemotongan terhadap anggaran pilkada yang sudah ditentukan dalam NPHD karena dikhawatirkan dapat mengganggu penyelenggaran pilkada.
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad (tengah) bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad (kanan) memberi keterangan kepada wartawan terkait pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2015). DPD meminta jajaran Pemda dan DPRD tidak melakukan pemotongan terhadap anggaran pilkada yang sudah ditentukan dalam NPHD karena dikhawatirkan dapat mengganggu penyelenggaran pilkada.
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad (tengah) bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad (kanan) memberi keterangan kepada wartawan terkait pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2015). DPD meminta jajaran Pemda dan DPRD tidak melakukan pemotongan terhadap anggaran pilkada yang sudah ditentukan dalam NPHD karena dikhawatirkan dapat mengganggu penyelenggaran pilkada.
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad (tengah) bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad (kanan) memberi keterangan kepada wartawan terkait pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2015). DPD meminta jajaran Pemda dan DPRD tidak melakukan pemotongan terhadap anggaran pilkada yang sudah ditentukan dalam NPHD karena dikhawatirkan dapat mengganggu penyelenggaran pilkada.
Artikel ini ditulis oleh:

















