Jakarta, Aktual.com – Sikap partai politik dalam pembahasan revisi undang-undang (RUU) Pemilu, dinilai bisa menjadi salah satu tolak ukur yang dapat digunakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle terhadap partai koalisi yang tidak lagi sejalan.
Perumpamaan itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago, saat menanggapi wacana soal perombakan kabinet kerja pemerintahan Presiden Jokowi, di Jakarta, Jumat (14/7).
“(Bisa) lihat komposisi pendukung RUU Pemilu,” kata Irma.
Untuk diketahui, dalam pembahasan RUU Pemilu partai koalisi pemerintah seperti Nasdem, PDIP, Golkar, PPP, mendukung penuh sikap pemerintah melalui menteri dalam negeri agar president treshold sebesar 20 persen. Akan tetapi, PAN, PKB tidak.
Kendati demikian, sambung anggota komisi IX DPR RI itu, semua keputusan reshuffle yang nantinya akan dilakukan sepenuhnya menjadi hak dari presiden.
“Sejak awal bergabung dalam koalisi pemerintah, Nasdem menyerahkan reshuffle kabinet sepenuhnya pada presiden, karena memangg merupakan hak prerogatif Presiden,” ujar dia.
“Namun saya mengingatkan agar partai koalisi yang tidak punya komitmen kebersamaan dan selalu mengambil jalan berbeda dengan kebijakan pemerintah sebaiknya keluar saja dari kabinet, tidak perlu menunggu reshufle, mundur saja dengan gentle agar tidak selalu ada dusta diantara kami,” pungkasnya.
Laporan Novrijal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
