Jakarta, Aktual.com – Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan menyebut Presiden Jokowi harus menentukan sikap atas konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, utamanya Aleppo Suriah. Indonesia harus berperan sebagai negara penengah perang berdarah tersebut.
“Pemerintah harus membangun hubungan ekonomi dengan prinsip politik bebas aktif, itu amanat konstitusi. Isi dari amanat konstitusi menciptakan ketertiban dunia, jadi hubungan Indonesia dengan dunia internasional seharusnya diarahkan untuk menciptakan perdamaian, termasuk menyikapi konflik Aleppo Suriah,” ujar Dani di Jakarta, Minggu (18/12).
Menurutnya, pemerintah Indonesia diharapkan mampu membaca pertarungan antara negara berkekuatan besar ini, Suriah, Rusia Amerika dan Arab Saudi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah Negara-negara yang ikut campur dan terlibat perang tersebut akan menentukan kontrol terhadap sumber energi. Untuk itu, Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik ke semua negara ini dengan tidak memihak ke negara manapun.
“Peran geopolitik sangat berpengaruh termasuk dalam kontrol sumber daya alam, sehingga Amerika dan sekutu ikut berperan menentukan Suriah,” jelasnya.
Berikutnya, Presiden Jokowi harus memahami sumber konflik di setiap negara bermacam-macam, mulai dari isu premordial (kesukuan) hingga motif kesenjangan ekonomi.
“Konflik yang melibatkan negara-negara besar itu terjadi dalam konteks yang beragam. Contoh save Allepo (konflik karena agama),” tambahnya.
Untuk itu, dirinya meminta semua pihak mampu menahan diri sehingga gesekan antar ideologi, agama dan kepentingan tidak memicu kekisruhan dalam negeri.
“Pilihan bagi negara jangan hanya melihat di atas kertas karena bisa jadi akan memperkeruh suasana,” tukasnya.
(Laporan: Musdianto)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
