Jakarta, Aktaul.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pemerintah untuk lebih serius menyikapi ketimpangan kondisi Papua dengan daerah lainnya. Mengingat beberapa hari lalu pada Rabu (28/9), dalam Sidang Umum PBB 6 Negara Pasifik menyindir adanya pelanggaran HAM di Papua, dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh diplomat muda Nara Rakhmatia menyangkal serta menganggapnya sebagai bagian dari intervensi.
KAMMI mengapresiasi upaya pembelaan yang dilakukan oleh Nara Rakhmatia, namun KAMMI menilai apa yang disampaikan Nara cenderung berlebihan seolah Papua baik-baik saja.
Ketua PP KAMMI Bidang Hubungan Luar Negeri, Adhe Nuansa Wibisono menyatakan upaya pembelaan yang dilakukan oleh diplomat muda Nara Rakhmatia perlu diapresisasi, namun juga harus dikritisi karena terkesan meyakinkan dunia internasional bahwa papua baik-baik saja, padahal faktanya Papua sedang Kritis dan perlu diprioritaskan.
Fakta menunjukkan semakin banyak korban berjatuhan akibat ulah kelompok bersenjata ataupun aparat. Kelompok bersenjata yang pada Maret lalu menewaskan empat pekerja pembangunan jalan trans Papua, dan pada September kemarin menewaskan seorang Guru.
Kemudian, penembakan terhadap warga oleh TNI yang kerap terjadi menunjukkan bahwa Papua tidak sedang baik-baik saja. Kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut akan menelan lebih banyak korban, bahkan mengancam keutuhan NKRI.
Wibisono menyayangkan di dalam forum Sidang Umum, dimana kepala negara lain yang berbicara, Indonesia hanya mengirim diplomat muda. Padahal Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir disana.
“Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku perwakilan Kepala Negara yang
hadir dalam sidang umum PBB seharusnya mampu menjawab dengan baik pernyataan dari Kepala Negara-negara Pasifik, dengan diutusnya diplomat muda hal ini menunjukkan ketidakseriusan Indonesia dan seolah meremehkan negara-negara pasifik tersebut,” kata Adhe, dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (6/10).
Ke depan bahkan pemerintah perlu merangkul dan memperbaiki hubungan baik dengan negara-negara Melanesia tersebut demi mencegah terjadinya intervensi asing dikarenakan hubungan yang kurang baik. Jika negara-negara yang memiliki perhatian lebih terhadap Papua diabaikan oleh Indonesia, mereka akan mencari jalur lain dalam membantu Papua, alih-alih akan mendukung gerakan separatis”, tambahnya.
Terkait hal yang sama, Departemen Kajian Internasional PP KAMMI yang diwakili oleh Ahmad Jilul Qurani Farid menyatakan sindiran negara-negara pasifik di sidang umum PBB ini harusnya mampu menjadi momen introspeksi pemerintah Indonesia untuk terus menjamin pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Rakyat di Papua.
“Semakin maraknya dukungan terhadap gerakan separatis di
Papua ditambah sindiran kepala negara-negara pasifik harusnya membuat pemerintah benar-benar mengevaluasi, memperbaiki dan mengoptimalkan upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Namun orientasi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Papua seharusnya tidak berpihak pada investor namun kepada rakyat pribumi Papua. Pemerintah harus memahami dan memberikan apa yang Rakyat Indonesia di Papua butuhkan dengan parameter kearifan lokal,” ujar dia.
KAMMI menyayangkan sejauh ini upaya Jokowi dan pemerintah
dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Papua tidak berangkat pada kearifan lokal Papua, misalkan dengan mengundang Profesor dari Amerika Serikat untuk membangun pusat riset padi padahal konsumsi pokok masyarakat Papua bukan beras namun sagu dan umbi-umbian.
“Selain itu, menurut KAMMI arah pembangunan di Papua masih berorientasi untuk memudahkan industri eksplorasi sumber daya alam dan investor di Papua, bukan berdasar kepada kebutuhan masyarakat Papua pada umumnya”, ungkap Farid.
Artikel ini ditulis oleh:
