Jakarta, Aktual.com — Simposium Nasional Tragedi 65 diharapkan dapat menjadi akhir dari peristiwa, yang penuh polemik selama lima puluh tahun tersebut.
“Penyelesaian kasus 1965 bukan masalah yang sederhana. Penyelesaiannya harus mampu mengurai kebenaran peristiwa sehingga tidak terus berlanjut,” Kata Ketua Panitia Pelaksana Suryo Susilo melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (17/4).
Apalagi, kata dia, Pemerintahan Jokowi-JK tahun ini bertekad menyelesaikan konflik dan trauma serta mendudukkan peristiwa 1965 yang sebenarnya dalam perspektif sejarah.
Simposium nasional membedah tragedi 1965 juga sangat penting, karena untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia diselenggarakan secara bersama oleh pemerintah bersama Komnas HAM.
“Simposium ini, yang akan diadakan 18-19 April di Jakarta, mengundang ahli, pelaku, saksi, korban dan pengamat. Mereka akan berdialog dan berdiskusi untuk mencari titik temu menyelesaikan peristiwa ini.”
Terlebih lagi, bukti-bukti pelanggaran HAM berat sudah diumumkan oleh Komnas HAM pada tahun 2012. Begitu pula kajian akademik telah dilakukan oleh berbagai kalangan, dan sudah saatnya untuk membedah semua itu bersama dengan para pelaku sejarah yang difasilitasi pemerintah.
“Pemerintah dengan rendah hati memahami bahwa kita selama ini belum sungguh-sungguh menjalani proses penyelesaian kasus ini.”
Dia mengatakan sebuah bangsa yang beradab ditandai dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Sebuah bangsa yang besar menjalankan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengembangkan cara pandang yang sehat dan proposional terhadap masa lalu.
Hal-hal tersebut sangat penting membentuk tatanan moral dan etika hidup bersama demi kepentingan masa depan anak bangsa. “Mari kita bersama-sama bergandengan tangan menyelesaikan tragedi 1965, memberikan contoh yang baik kepada generasi penerus bangsa.”
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
