“Skala usaha dan jangkauan bisnis BUMN yang masuk dalam holding bisa lebih besar, sehingga potensinya sebagai agen pembangunan semakin kuat,” ujar Edwin.
Terkait komunikasi Kementerian BUMN dengan DPR Komisi VI yang masih belum sinkron soal pembentukan holding BUMN, ia menjelaskan sejauh ini masih dalam proses.
“Komunikasi yang baik mesti dijalankan sehingga diharapkan terjadi suatu kesepakatan. Tidak ada kendala, tinggal kesepahaman saja,” ujarnya.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
