Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan sektor swasta dapat mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam menjalankan bisnis perusahaannya.
“Jadilah ‘private sector’ yang good governance. Ekonomi akan jadi baik jika semua institusi efisien dan punya integritas,” ujar Sri Mulyani saat ditanya soal kontribusi yang bisa diberikan swasta untuk pembangunan di Tanah Air dalam seminar “Tantangan Pengelolaan APBN Dari Masa Ke Masa” di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga berharap sektor swasta dapat terus lebih kreatif karena swasta memang memiliki fleksibilitas dibandiingkan pemerintah.
“Keep innovate (terus berinovasi) dan kreatif. Mereka punya kelebihan karena punya fleksibilitas. Jika pemerintah bilang sebagai tantangan, mereka melihat sebagai peluang,” katanya.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengharapkan akan semakin banyak kesempatan kerja yang diberikan oleh swasta. Dengan semakin banyak terciptanya kesempatan kerja maka ekonomi pun dapat terdongkrak.
“Kalau kita bicara kesempatan kerja, itu yang kita harapkan dari ‘private sector’. Oleh karena itu, efisiensi, daya saing, serta produktivitas menjadi penting. Kita berikan ‘space’ (ruang) bagi swasta untuk muncul,” ujarnya.
Peran swasta memang sangat diperlukan, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan yang besar. Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 diperkirakan senilai Rp4.796,2 triliun.
Kebutuhan dana tersebut terdiri dari kebutuhan belanja kementerian/lembaga dan transfer daerah (APBN dan APBD) mencapai Rp1.978,6 triliun (41,3 persen), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2 persen). Sementara itu, sisanya sebanyak Rp1.751,5 triliun (36,5 persen) adalah partisipasi dari swasta.
Oleh karena itu, perlu keterlibatan swasta yang lebih besar dalam investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam perkembangannya, capaian perjanjian pembiayaan (financial close) KPBU periode 2015-2016 mencapai 63,86 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
