Jakarta, aktual.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) resmi menggelar acara serah terima jabatan untuk kepemimpinan baru di tingkat nasional. Dalam kepengurusan kali ini, posisi Direktur Eksekutif Nasional diamanahkan kepada Boy Jerry Even Sembiring. Sementara itu, Dewan Nasional (DN) Walhi kini diisi oleh tujuh nama, yaitu Ali Akbar, Arie Rompas, Muhammad Isnur, Muhammad Juaini, Pantoro Tri Kuswardono, Rizki Anggriana Arimbi, dan Rustandi Adriansyah. Seluruhnya terpilih melalui forum Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV yang berlangsung di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, pada 18–23 September 2025.
Dalam sambutannya, Muhammad Isnur menjelaskan bahwa kepengurusan Dewan Nasional kali ini akan menerapkan tradisi baru, yakni sistem rotasi ketua setiap tahun. “Kita menyepakati pergantian ketua setiap tahun. Jadi jabatan saya sebagai DN hanya setahun saja, tahun kedua, ketiga, dan keempat bergantian sesuai kesepakatan kami, tradisi yang baru,” ujarnya pada Rabu (15/10/2025).
Isnur menambahkan bahwa Dewan Nasional nantinya juga akan memiliki beberapa komisi. Komisi pertama akan menangani bidang keorganisasian, termasuk supervisi terhadap kedaerahan. Komisi kedua berfokus pada pengelolaan organisasi, sementara komisi ketiga akan menangani advokasi strategis atau advokasi politik. Menurutnya, tanggung jawab kepemimpinan tidak lagi terpusat pada satu orang.
“Jadi pertanggung jawabannya bukan ketua, tapi setiap orang adalah ketua. Kemudian juga dalam waktu dekat tentu kita akan bekerja bersama-sama,” katanya.
Ia juga menyampaikan kesiapannya untuk segera bekerja sama dengan Boy Jerry Even Sembiring. Sejak forum PNLH berlangsung, komunikasi antara keduanya disebut berjalan dengan baik. “Sangat cair dan fleksibel. Baik via internet maupun ketemu. Jadi sejak hari pertama sudah membahas agenda-agenda. Mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dengan baik. Dengan direktur direktur eksekutif dan seluruh jajarannya,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015, Muhammad Busyro Muqoddas. Ia mengatakan bahwa kehadirannya di acara Walhi bukan tanpa alasan, karena organisasi tersebut memiliki peran penting dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan lingkungan hidup.
“Dan melakukan demokratisasi untuk keadilan lingkungan hidup,” ucapnya.
Busyro menyoroti kondisi lingkungan di Indonesia yang menurutnya semakin rusak akibat kebijakan pemerintah. Ia mengkritik rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap abai terhadap kelestarian lingkungan, serta menilai bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini kehilangan peran pengawasan.
“Lingkungan saat ini telah dirusak pemerintah, terutama oleh rezim Joko Widodo (Jokowi). Sementara DPR nyaris tak ada suaranya. Di sisi lain, ideologi semakin tidak jelas, ditambah tidak ada lagi oposisi,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa di tengah lemahnya peran lembaga politik, organisasi masyarakat sipil seperti Walhi dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) justru menjadi garda terakhir dalam memperjuangkan demokrasi lingkungan. “Berarti demokrasi nggak ada di Senayan. Nah pelakunya itu, Walhi, Jatam dan lainnya. Sehingga, ini menjadi penting, oleh karena itu, kami hadir,” kata Busyro.
Serah terima jabatan ini menandai dimulainya babak baru bagi Walhi dalam memperkuat perjuangan terhadap isu lingkungan dan demokrasi di Indonesia. Dengan formasi kepengurusan yang baru, diharapkan kolaborasi antara Dewan Nasional dan Direktur Eksekutif dapat berjalan efektif untuk memperluas advokasi dan pengawasan atas kebijakan lingkungan di tanah air.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
