Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyindir kebijakan Kementerian BUMN di bawah Menteri Rini Soemarno yang selama ini cenderung selalu minta suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Padahal, BUMN itu didirikan bukan untuk selalu minta modal. Justru harus mampu memberikan modal ke negara dalam bentuk pembayaran pajak yang besar.
“BUMN itu didirikan bukan untuk selalu ditambah modalnya secara terus menerus. Tapi harus bisa memberikan modal ke negara,” cetus Wapres JK saat membuka acara IDBExpo 2016, ‘BUMN Hadir untuk Negeri’ di JCC, Jakarta, Kamis (8/9).
Menurut JK, mestinya dewasa ini BUMN itu harus bisa berkontribusi lebih banyak lagi terhadap kas negara. Sehingga tidak lagi membebani keuangan negara.
“Jadi sekarang waktunya BUMN itu berkontribusi besar dari setoran pajaknya,” jelas Wapres.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah masih mampu untuk memberikan PMN kepada banyak BUMN. Tapi tahun depan BUMN mesti tidak lagi merengek disuntik modal, melainkan memperhatikan bayar pajak yang lebih besar demi perekonomian yang lebih baik.
“Memang PMN itu bisa mendongkrak kinerja BUMN menjadi lebih besar. Tapi mestinya BUMN itu harus berpikir bagaimana bisa berkontribusi dengan membayar pajak,” pintanya.
Dalan konteks itu, Wapres minta agar BUMN itu lebih efisien kinerjanya. Mengingat saat ini kondisi pasar yang semakin sempit dan ketat, sehingga tak hanya antar perusahaan yang bersiang, tapi juga antar BUMN sendiri terus bersaing.
“Jadi kalau mau menjadi pemenang maka BUMN itu harus semakin efisien dikelolanya. Di samping juga dipegang oleh orang-orang yang profesional tentunya,” pungkas JK.
Selama ini, kinerja beberapa BUMN memang cukup membebani keuangan negara. Dalam APBNP 2016 saja, sebanyak Rp34,3 triliun digelontorkan untuk 23 BUMN sebagai PMN.
Tahun sebelumnya, yaitu di APBN 2015 pemerintah juga telah menyuntik PMN sebesar Rp40,9 triliun terhadap 36 BUMN.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
