Jakarta, Aktual.co —Sinyal bakal dihentikannya proyek monorel di Pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencuat di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Kamis (18/12) kemarin.
Dalam rapat di kebon Sirih, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi, Sutanto Suhodo ‘curhat’ mengenai banyaknya kendala untuk melanjutkan proyek yang jadi ‘dagangan’ pasangan Joko Widodo-Ahok saat kampanye Pemilu Gubernur DKI tahun 2012 lalu itu.
Proyek yang digadang-gadang bakal jadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi kemacetan di Jakarta itu dianggap sangat sulit direalisasikan.
Alasannya, konsorsium di proyek itu, yakni PT Adhi Karya, mengajukan persyaratan yang sangat sulit. Yakni meminta stasiun monorel dibangun di beberapa titik yang tak bisa disetujui Pemprov DKI.
“Stasiun dia (konsorsium) minta dibangun di Tanah Abang. Kami menolak. Ini sama sekali tidak bisa diberikan. Menurut kami kalau itu dilakukan, tersisa beban untuk mengembalikan ruang jalan yang semestinya,” dalih Sutanto, dalam rapat anggaran dengan Banggar DPRD DKI, Kamis (16/12).
Masalah lain yang dikeluhkannya di rapat Banggar adalah soal pembebasan lahan.
Mengibarkan ‘bendera putih’ untuk selesaikan monorel, Sutanto justru menyodorkan proyek pengganti ke dewan. Yakni pembangunan Light Rapid Transit (LRT).
Bukannya dapat ‘angin’, curhatan Sutanto soal monorel malah dapat tanggapan sinis dari Wakil Ketua Banggar DPRD, M Taufik. Politisi Gerindra itu menilai curhatan Sutanto terkesan sengaja disampaikan agar dewan setuju proyek monorel dihentikan, dan menyetujui proyek LRT.
Taufik justru mendorong Pemprov DKI mengupayakan kelanjutan monorel pada pihak swasta, agar tidak membebani APBD DKI. Dia juga mempersoalkan soal surat rekomendasi dari Gubernur Jokowi sewaktu mengatakan ingin melanjutkan proyek monorel.
“Tolong ditanyakan dulu kan ada surat Gubernur (Jokowi) ke PT Jakarta Monorel perihal tindak lanjutnya. Coba ini bapak (Jokowi) dikasih tahu dulu setuju nggak monorel dihentikan?” ujar Taufik ke Sutanto.
Pemprov DKI pun diminta Taufik agar mempertimbangkan keberadaan surat rekomendasi Jokowi itu. “Tolong surat gubernur ini harus menjadi perhatian kita.”
Namun dalam rapat Banggar kemarin pihak DPRD belum memutuskan nasib monorel, apakah setuju dihentikan atau tidak.
Artikel ini ditulis oleh:
