Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi tuduhan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengatakan bahwa keluarnya fatwa MUI tentang penistaan Al Qur’an karena ada komunikasi dirinya kepada Ketua MUI KH Ma’ruf Amin.
Apa yang tersaji dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama itu memang selayaknya tidak perlu ditanggapi. Namun jika dibiarkan, rakyat akan berasumsi macam-macam sehingga SBY merasa perlu menjelaskan agar rakyat tahu yang sebenarnya.
“Kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma’ruf Amin, atau dengan siapapun disadap tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal yang dibenarkan dalam UU, namanya itu penyadapan ilegal,” kata SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (1/2).
“Kalau yang disadap percakapan telpon, kalau penyadapan punya motif politik, namanya political spying, dari aspek hukum masuk dan politik masuk,” sambungnya.
SBY menyatakan tidak marah dengan adanya tuduhan tersebut. Apalagi sebelumnya ia sudah sering mendapati tudingan serupa. Salah satunya tudingan bahwa dirinya menggerakkan aksi massa damai, dimana dirinya dituduh ikut menunggangi serta tudingan dirinya akan mengebom Istana Merdeka.
Dicontohkan SBY bagaimana skandal Watergate, dimana kubu Presiden Amerika Serikat Richard Milhous Nixon menyadap kubu partai politik yang sedang kampanye.
“Memang Presiden Nixon terpilih sebagai presiden, tapi skandal terbongkar, ada tapping penyadapan dan spying. Itu yang mengakibatkan Presiden Nixon mundur, resign, karena akan diimpeach. Political spying itu kejahatan serius di negara manapun juga,” cetusnya.
SBY menyatakan dirinya ingin mendapatkan keadilan soal apa sesungguhnya yang terjadi. Karena jika betul teleponnya disadap secara tidak legal, maka akan sama seperti skandal watergate yang mendapatkan keuntungan dari penyadapan infromasi dan strategi lawan politik.
“Jadi saya tidak yakin, saya disadap. Kalau betul-betul disadap segala pembicaraan dan kegiatan, strategi mungkin rencana akan diketahui oleh mereka yang tidak punya hak sama sekali,” kata Presiden ke-6 RI ini.
(Nailin Insa)
Artikel ini ditulis oleh:
