Jakarta, 25 Agustus 2023 – Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, diminta untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengumumkan sanksi terkait skandal penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Kepala Suku Dinas (Kasudin) SDA Jakarta Pusat, Mustajab. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menegaskan komitmen penegakan aturan di lingkungan pemerintahan.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menggarisbawahi pentingnya memberlakukan sanksi terhadap Mustajab sebagai tindakan pembelajaran bagi para pejabat lainnya.
“Iya, harus segera (diberi sanksi). Karena ini kan soal efek jera,” ujar Trubus dalam wawancara Kompas.com, Jumat (25/8/2023).
Trubus menambahkan, tindakan tegas ini juga perlu dilakukan untuk memberikan contoh bahwa aturan harus ditegakkan dan pelanggaran tidak akan ditoleransi.
“Langkah ini juga menjadi contoh bahwa aturan harus dihormati. Jika ada pelanggaran, harus ada tindakan cepat,” tandas Trubus.
Dia menegaskan pentingnya pemberian sanksi sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya skandal serupa di masa mendatang.
Lebih lanjut, Trubus berpendapat bahwa belum adanya keputusan sanksi terhadap Mustajab bisa menunjukkan adanya upaya untuk melindungi pihak tersebut. Dia menegaskan bahwa penanggung jawab utama dalam memberikan sanksi adalah Gubernur, yang memiliki kewenangan untuk mencopot pejabat yang terlibat dalam pelanggaran serius.
Sebagai latar belakang, Mustajab diduga telah memerintahkan pemakaian pasukan SDA Jakarta Pusat untuk membersihkan kawasan perumahan di wilayah Bekasi, Jawa Barat, yang berada di luar wewenangnya. Inspektorat DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan terkait dugaan ini dan merekomendasikan tindakan lebih lanjut kepada Kepala Dinas SDA DKI Jakarta.
Inspektur DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menjelaskan bahwa proses penentuan sanksi bagi Mustajab adalah wewenang langsung dari Kepala Dinas DKI Jakarta.
“Terkait dengan penjatuhan disiplin itu menjadi kewenangan dari atasan langsung. Posisi inspektorat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apa yang terjadi,” ungkap Syaefuloh.
Masyarakat dan para pengamat kini menanti tindakan konkret dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta dalam menghadapi skandal ini. Keputusan yang diambil diharapkan dapat memperkuat integritas dan transparansi dalam pemerintahan, serta membuktikan komitmen pemerintah dalam menindak tegas penyalahgunaan wewenang.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
