Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khaddafi mengkritik langkah Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang akan mengubah skema pengoperasian 116 pelabuhan yang sebelumnya akan diserahkan kepada swasta dan BUMN menjadi sebagai badan layanan umum (BLU).
Uchok menilai langkah ini hanyalah akal-akalan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan agar anggaran operasional 116 pelabuhan tetap dibawah kontrol Kemenhub.
“Saya kira ini hanya akal-akalan Menteri Jonan saja agar operasional 116 pelabuhan tidak lepas dari kementriannya,” tutur Uchok dalam siaran pers yang diterima redaksi, (23/03).
Ia juga menilai bahwa langkah ini sangat keliru mengingat layanan pelabuhan tidak hanya terbatas pada penumpang saja tetapi juga masuk area bisnis dimana didalamnya ada perusahan dan pihak ketiga yang akan diuntungkan.
“Jadi jangan disamakan antara BLU yang sudah diterapkan di kampus dan TransJakarta dengan yang akan diterapkan di pelabuhan nantinya, karena ini tidak murni mengelola layanan kepada masyarakat luas saja. Harus dipilah antara yang berhubungan dengan masyarakat langsung atau dengan perusahaan, kargo dan lain sebagainya yang seharusnya menjadi wilayah BUMN,” papar Uchok yang sempat memimpin Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tersebut.
Ia mengingatkan bahwa ada aturan main dan batasan yang ketat dalam skema BLU yang harus dipenuhi dan tidak mungkin hal tersebut dapat diterapkan seluruhnya dalam operasional pelabuhan. Untuk itu Uchok meminta agar menteri perhubungan untuk tidak membodohi rakyat.
“Menteri Jonan jangan akal-akalan dong, jangan bodohi publik, kalau Jokowi mungkin bisa diakalin tapi publik, nanti dulu,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
