Jakarta, Aktual.co —Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa menggunakan anggaran secara maksimal. Sebab menurutnya bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, terutama untuk warga Jakarta.
Sanusi juga menilai, penerapan sistem baru secara bersamaan seperti e-budgeting dan Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP), membuat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum siap. Karena itu, dia menyarankan agar sistem tersebut hendaknya dilakukan secara bertahap.
“Kalau langsung semuanya malah jadi seperti sekarang kan, penyerapannya rendah,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/12).
Dikatakan Sanusi, banyak juga proyek bermasalah yang langsung dihentikan, seperti pembelian bus Transjakarta. Padahal pembelian tetap bisa dilakukan dengan pembenahan di berbagai sisi. Sehingga masyarakat tetap dapat menikmati transportasi massal yang aman dan nyaman.
Ke depan dirinya berharap agar program yang diajukan oleh SKPD sudah terencana dengan matang dan dapat terealisasi. Khususnya bagi program-program yang berkaitan dengan penanganan kemacetan dan banjir yang menjadi pokok permasalahan di ibu kota.
“Intinya program yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur yang dapat dihitung waktu penyelesaiannya,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
