Jakarta, Aktual.co — Hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta kembali memanas. Penyebabnya, apalagi kalau bukan soal APBD yang berbeda versi.
Ahok menilai sikap DPRD yang mengharuskan ada paraf dalam tiap lembar anggaran tidak beralasan. Bahkan Ahok menuding ada upaya untuk memasukkan anggaran ‘siluman’ seperti APBD tahun sebelumnya.
“Sekarang enggak boleh pakai paraf lagi, karena sudah pakai lock dan pakai password. Supaya tidak ada lagi orang si A, si B merubah-rubah anggaran. Ini DPRD gila nih,” kata Ahok kesal di Balai Kota, Rabu (11/2).
DPRD menganggap APBD yang diajukan DKI ke Kemendagri tidak sah, karena tidak ada paraf Ketua DPRD selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar). Sementara Pemprov menganggap draf APBD yang diserahkan ke Kemendagri berbeda dengan apa yang sudah disahkan
pada paripurna 27 Januari lalu.
“Makanya itu yang saya bilang, kalau kami bisa berantem dengan DPRD. Kalian masih ingat enggak, waktu tahun 2012, saya minta potongan (anggaran) dan saya pangkas, tiba-tiba sudah masuk ke Mendagri (APBD) dalam bentuk bukan versi saya, makanya sekarang saya paksa pakai e-budgeting,” ungkapnya.
Ahok yakin dengan sistem e-budgeting, transparansi anggaran dan monitoring akan jauh lebih mudah. Ahok bahkan mengklaim sudah menyelamatkan Rp 8,8 triliun usulan anggaran yang tidak masuk akal.
“Itu kepentingan mereka, makanya pas ada usulan (anggaran siluman), saya tulis ‘anggaran nenek lo Rp 8,8 triliun’. Selama ini (tugas) saya nyoret-nyoretin anggaran, saya katakan anggaran 2013 anggaran 2014 saya ditipu (DPRD). Jadi saya enggak terima kalau APBD versi DPRD ditandatangan terus diajukan ke Mendagri,” tegas Ahok.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
