Soal BBM Satu Harga, Carles Minta Pemerintah Daerah Papua Buat SK Batas Harga Eceran

Jakarta, Aktual.com – Anggota DPD RI dari Papua Carles Simaremare mengatakan perlunya upaya bersama dalam rangka mensukseskan sosialisasi Pertamina terkait program BBM satu harga, termasuk mengenai tanggung jawab perusahaan dalam mendistribusikan BBM tersebut.

Hal itu menyikapi temuan masih banyaknya kendala yang terjadi di lapangan dalam rangka kelancaran program pemerintah pusat di tanah Cendrawasih itu.

“Masalah utama adalah merubah pola pikir masyarakat yang menganggap dengan BBM Satu Harga maka dimana pun kita membeli BBM, maka harganya sama seperti di SPBU,” kata Carles dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (12/1).

Faktanya sambung dia, tanggung jawab Pertamina hanya sampai di lembaga penyalur (APMS). Sehingga, kalau sudah lewat dari situ bukan kewenangan Pertamina lagi. Ia mengatakan, tanggung jawab itu berpindah ke pemerintahan daerah.

“Pemerintah daerah pun banyak yang lepas tangan sehingga harga BBM eceran susah terkontrol,” ungkap Carles usai mendatangi kantor PT. Pertamina MOR VIII Maluku-Papua untuk mendengar pelaksanaan BBM Satu Harga.

Oleh karena itu, ia menegaskan masih banyak hal yang perlu disinergikan antara Pertamina, pemerintah daerah dan aparat, agar harga BBM (khususnya eceran) bisa terkendali.

“Mungkin pemerintah daerah bisa membuat SK bupati mengenai batasan harga di tingkat eceran, jadi tidak seenak-enaknya (menentukan harga),” sebut anggota Komite III DPD RI itu,

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby