Jakarta, Aktual.com — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) terkait pembangunan infrastruktur pengelolaan blok Masela jauh lebih menguntungkan jika dibangun dengan konsep Floating LNG (Offshore/laut) daripada dengan konsep OLNG (Onshore/darat).
Namun, berbagai pihak kemudian mempertanyakan validitas rekomendasi tersebut. Disamping dicurigai ada kepentingan yang kemudian berusaha mengarahkan pembangunan blok Masela dengan konsep offshore (laut), adanya pernyataan dari Kemenko Maritim, Rizal Ramli yang menyatakan jika pembangunan blok Masela lebih murah di darat (onshore) tentu mengundang pertanyaan publik.
Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan, terkait dengan perdebatan apakah offshore atau onshore dalam pengelolaan blok Masela memang mengundang kecurigaan publik.
“Sikap dari kemenko maritim, yang menyatakan jauh lebih murah ketika dibangun di darat sangat bertolak belakang dengan Kementerian ESDM. Kalau ada yang seperti ini kan menggugat rasa ingin tau saya, ini benar gak sih?,” papar Marwan, ditulis Selasa (1/3).
Marwan justru meragukan hasil rekomendasi yang diserahkan oleh SKK Migas dan tim dari Inpex yang menyatakan bahwa jauh lebih menguntungkan pemerintah Indonesia jika pembangunan infrastruktur pengelolaan blok Masela di laut.
“Jangan-jangan kita hanya percaya saja sama satu lembaga itu lalu percaya sama asingnya, ya kan. Pak presiden Jokowi tolong nih lakukan koreksi, pertemukan kedua menteri ini lalu minta penjelasan secara terbuka,” ujarnya.
Marwan membeberkan, perbedaan antara biaya yang dikeluarkan ketika infrastruktur pengelolaan blok Masela dibangun di darat sangat jauh dibandingkan ketika dibangun di laut.
“Bedanya sangat besar 23 miliar dollar dengan 16 miliar dollar. Selisih 7 miliar dolar, oke ada tambahan biaya ekstra 2 miliar untuk pipanisasi, nah diawal kita dengar pipanya 400 KM, ternyata cuma 90 km. Artinya kan lebih pendek dari yang sebelumnya disebut-sebut. Artinya biaya bisa lebih murah,” paparnya.
Menurut Marwan, pembangunan di laut tidak mungkin bisa lebih murah dibandingkan di darat. Marwan menyebut, kalau pembangunannya di darat hanya dibutuhkan beton.
“Kalau di laut perlu bangun kapal yang luasnya beberapa kali seluas lapangan bola. Artinya, jika kampanye darat lebih mahal itu tanda tanya besar,” cetusnya
Olehnya itu lanjut Marwan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mestinya membuat tim khusus Blok Masela yang terdiri dari Kementerian Bappenas, ESDM, Keuangan, dan memanggil pihak kampus untuk melakukan sebuah kajian.
“Saya tidak katakan kajian lembaga SKK Migas jelek, tapi dengan tim khusus ini, kita ingin menyadarkan bahwa perhitungan proyek strategis bisa lebih transparan dan biaya objektif bisa didapat,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
