Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) berjalan menuju ruang pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/11). Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pertemuan tertutup itu membahas APBN 2016 dan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah BUMN. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/nz/15.

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai motif dari tudingan Menteri ESDM Sudirman Said terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh salah seorang pejabat parlemen sebagai upaya Sudirman menghindarkan diri dari reshuffle kabinet.

“Ini kejadiannya pada tanggal 8 Juni 2015, kemudian diangkat sekarang. Ini apa maksudnya? Kenapa tidak waktu itu? Dan bagaimana rekaman perusahaan swasta asing sampai ke tangan Menteri? Ini jelas manuver politik, karena yang bersangkutan tidak ingin direshuffle,” kata Fadli dalam acara diskusi di salah satu TV Nasional di Jakarta, Selasa (17/11) malam.

“Atau mungkin kalau jadi direshuffle yang bersangkutan bisa ngomong, wah ini gara-gara ngomongin soal Freeport. Ini kan mekanisme survival,” imbuh dia.

Fadli mengungkapkan bahwa justru yang patut dipertanyakan adalah sikap Sudirman yang kerap memberi kemudahan dan keleluasaan operasi Freeport, di mana salah satunya adalah pemberian izin eksport.

Ia menegaskan, di dalam ketentuan perundang-undangan sudah mengatur soal pembangunan smelter sebelum hasil tambang di ekspor.

“Ini yang patut digarisbawahi bahwa ada pelanggaran terhadap UU minerba. Ini patut dicatat dan dianggap satu pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS