Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pihaknya akan terus menelusuri data pengemplang pajak yang terbongkar lewat Paradise Papers.
Sebagaimana terungkap dari dokumen tersebut, sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.
”Kalau tindak lanjutkan, kami lihat datanya. Melakukan verifikasi terhadap data tersebut, itu saja,” ujar dia dalam Seminar Nasional Political Economy Outlook 2018, Jakarta, Rabu (22/11).
Sebelumnya Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, mengatakan pada intinya pemerintah memiliki komitmen yang kuat terhadap masalah data paradise papers. Sehingga pemerintah bakal mengambil sejumlah langkah strategis.
Hal ini terkait kata dia dengan kepemilikan usaha yang tidak terbuka. Sehingga kini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait hal tersebut.
“Satu, mengenai ini kan kata kuncinya karena kepemilikan usaha tidak terbuka. Nah pemerintah sekarang sedang menyiapkan Perpres tentang itu untuk membuka kepemilikan usaha,” jelas Yanuar di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (11/11)
Selanjutnya, terang dia terkait dengan intervensi data. Yanuar pun memberi contoh, data antara bisnis dengan data perpajakan yang sekarang sedang dilakukan percobaan dengan EITI (Extractive Industries Transparency Initiatives).
