Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyebut PT Freeport Indonesia selalu “mencla-mencle” dalam proses divestasi sahamnya ke Pemerintah Indonesia. Padahal proses divestasi merupakan keharusan sesuai UU Minerba.
“Kita sampaikan Freeport ini paling mencla-mencle soal divestasi. Ada aja alasan,” ujar Rizal saat rapat bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (13/10).
Selain itu Rizal juga “mengkepret” Freeport bermasalah dengan limbah. Freeport menurutnya enggan menaikan royalti dan sering memanfaatkan pejabat terkait dengan janji-janji manis.
“Pertama royalti, kedua limbah, ketiga percepat proses divestasi. Kalau mereka ngotot tidak mau, asal kita tidak gampang dilobi saya yakin mereka akan menyerah,” ucap dia.
Ia menyampaikan, sekian puluh tahun Freeport hanya membayar royalti sebesar 1 persen akibat adanya praktik KKN dilingkungan pejabat negara setiap kali terjadi proses perpanjangan kontrak perusahaan tambang AS itu di Indonesia. Terlebih, sekian lama juga Freeport membuang limbah seenaknya di sungai Amungme, Papua.
“Pada perpanjangan kontrak di pertengahan 1980-an seharusnya term dalam kontrak bisa lebih menguntungkan Indonesia. Namun pejabat disogok, perpanjangan kontrak tidak diubah term-nya. Akibat limbahnya, ikan mati, rakyat sakit-sakitan. Di AS, perusahaan tambang di sana tidak berani melanggar aturan. Di Indonesia seenaknya karena mereka yakin pejabat Indonesia gampang dilobi, gampang disogok,” ujar dia.
“Freeport sejak tahun 1967 sampai 2014 hanya bayar royalti emas 1 persen, royalti 0,5 persen, padahal diseluruh dunia royalti 6 sampai 7 persen,” tegas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
