Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI, Setya Novanto mengaku bahwa ada sejumlah permasalahan yang dibahas dalam pertemuan antara pimpinan dewan dengan empat menteri koordinator kabinet kerja.
Pada pertemuan itu disampaikan juga persoalan tentang permasalahan terkait dengan perpanjangan izin PT Freeport Indonesia oleh pemerintah.
“Banyak (yang dibahas dalam pertemuan itu). Yang pertama soal Freeport, soal freeport pertama itu tentu menyalahi aturan UU dan tentu masalah Freeport kita sudah minta kepada menteri ESDM melalui presiden supaya ini betul-betul dilihat dan dikaji kembali,” kata Setya, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (3/2).
Menurutnya, masih ada permasalah ikhwal pemberian izin oleh pemerintah terhadap pembangunan Smelter Freeport yang akan dilaksanakan di Gersik, Jawa Timur, bukan di Papua.
“Kedua soal smelter ini juga harus dilaksanakan, dan kita juga sudah menyampaikan kepada pihak-pihak bahwa nanti komisi VII bisa membuat Panja. Karena evaluasi masalah Freeport ini yang penting adalah kontribusi Freeport kepada pemerintah. Dan saya rasa perlu dievaluasi benar,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
