Jakarta, Aktual.com — Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari FH Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi, melihat perusahaan pelat merah dirasa mampu untuk mengelola PT Freeport Indonesia. Namun segala infrastrukturnya, termasuk infrastruktur hukum dipersiapkan.
“Kita tinggal siapkan sampai 2021 nanti. Sapa BUMN yang paling siap? Bisa Antam atau Inalum,” tandas pengamat hukum sumber daya alam dari FH Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi, di Jakarta, Sabtu (23/1).
Untuk itu, saran dia, tinggal dari sekarang perlu disiapkan infrastruktur hukumnya, alih teknologinya, siapkan man power-nya, siapkan pendanaannya san sebagainya. Termasuk alih karyawan sebanyak 30 ribu. ” Pasti kita mampu,” yakinnya.
Dalam amatan dia, BUMN Inalum saat ini memiliki kekuatan keuangan yang luar biasa. Untuk itu, ketika saat ini Freeport menawarkan saham sebanyak 10,64 persen ke pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri harus dapat memutuskan masa depan Freeport nanti.
“Jika kita putuskan tahun 2021 kita ambil alih, maka divestasi itu tidak perlu kita beli. Kalau pun kita beli harus dengan harga semurah-murahnya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah terkait geopolitik,” tegasnya.
Kata dia, ada asumsi ketika isu Freeport mengemuka di Jakarta, justru di Papua marak gerakan Operasi Papua Merdeka. Sehingga muncul asumsi, jika Freeport diambil alih Indonesia seakan-akan Papua atau Mimika akan merdeka.
“Justru kita perlu tahu apa benar Papua atau terutama Mimika itu sangat bergantung terhadap Freeport? Justru dari PAD nya lebih banyak dari dana transfer dari pemerintah pusat,” tandamas dia.
Bahkan secara tegas, dengan kondisi Freeport saat ini, ketidaktegasan pemerintan bisa dianggap sebagai pemerintah yang bodoh.
“Padahal pemerintah harus tegas. Bangsa bodoh mana yang membiarkan pencuri masuk dan mencuri sumber daya kita, tapi kita diam saja. Saya rasa kita harus jadi bangsa yang waras,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
