Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang proses holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang diperlukan dalam sebuah negara. Namun demikian, dalam proses holdingisasi terutama yang melibatkan perusahaan BUMN yang berstatus Tbk haruslah mengutamakan kepentingan pemegang saham minoritasnya.
Komentar Sri Mulyani ini seolah mengacu terhadap rencana holding energi yang dalam konsep pencaplokan PT PGN (Persero) Tbk oleh PT Pertamina (Persero). PGN yang juga dimiliki oleh publik sebagai shareholder tentu harus diperhatikan.
“Jadi dalam melakukan holdingisasi, konsep Good Corporate Governance (GCG) harus diperhatikan dan terutama adalah pemegang saham minoritas. Yaitu publik. Mereka punya rights (hak) yang sudah ikut dari awal dan haruslah dihormati,” kata Menkeu, dalam pembahasan holdingisasi BUMN bersama Komisi VI DPR, di Jakarta, ditulis Kamis (25/8).
Menurutnya, proses holdingisasi haruslah memperhatikan aspek-aspek penting dan tidak terburu-buru. Terutama, terkait proses politik yang juga harus dipertimbangkan dengan matang.
“Kita harus cermati terlebih dahulu. Dari proses politiknya, proses financial-nya atau balance sheet perusahaan dan juga corporate culture-nya. Termasuk aspek sosio-ekonominya. Jangan sampai itu menganggu BUMN,” kata Sri Mulyani.
Dia pun mengharapkan, dengan holdingisasi maka BUMN akan lebih efisien. Perusahaan yang senada haruslah bersinergi agar di sektor hulu dan hilir itu bisa sejalan.
Untuk diketahui, dalam rencana pemerintah untuk holding migas yang diusung Menteri BUMN Rini Soemarno, PGN yang sudah berstatus publik akan dicaplok Pertamina. Padahal PGN ada saham minoritas yang dimiliki publik.
Sebelumnya, Analis PT NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada menegaskan pemegang saham publik memang haruslah diutamakan. Menurut Reza, publik mengetahui PGN secara gamblang dimiliki negara, bukan Pertamina.
“Sehingga publik harus mengerti. Harus ada RUPSLB terlebih dahulu jika ada pengalihan saham mayoritas,” kata Reza.
Dijelaskan Reza, kinerja saham PGN terus drop akibat kesimpangsiuran dari pengalihan saham mayoritas tersebut. Menurutnya publik tidak mendapatkan informasi yang jelas akan dibawa ke mana PGN ke depannya.
“Perusahaan terbuka (tbk) haruslah mengutamakan pemegang saham publik. Ini yang terpenting,” tandas Reza.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
