Jakarta, aktual.com – Aktivis Migrant Watch, Aznil Tan menilai aparat penegak hukum atau seseorang yang memegang kekuasaan di Indonesia terlalu banyak mengintervensi masyarakat.
Hal itu diungkapkan dalam acara ‘Ngobrol Bareng Debat Capres Bersama Trust Indonesia dan Institut STIAMI’ live streaming melalui akun YouTube Trust podcast.
“Negara ini terlalu banyak intervensi terhadap masyarakat,” ujar Aznil, Minggu (4/2/2024).
Dia pun mengutip dari ucapan Presiden Republik Indonesia ke 4 Abdurahman Wahid yang mengatakan, Negara ini tugasnya sebagai fasilitator bukan intervensi rakyat.
Selanjutnya, ia mengatakan, bahwa kebudayaan itu merupakan ekspresi termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan dalam berekpresi.
“Kalo ini dihambat ngeri. Ini seperti jaman orde baru lagi, kalo ini di intervensi oleh negara,” ujar Aznil.
“Jadi budaya itu sebelum Republik ini lahir sudah ada. Jadi jangan sekali-kali pengusaha akan datang mengintervensi hal itu,” lanjutnya.
Lantas, ia meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk menghormati penyampaian pendapat rakyat.
“Ekspresi-ekpresi rakyat harus dihormati seperti yang bilang pak Ganjar tadi,” imbuhnya.
Selain itu, ia pun menanggapi perihal gerakan-gerakan kampus dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, kampus-kampus yang ikut turut andil dalam Pemilu ini merupakan salah satu bentuk demokrasi.
“Lalu kampus itu juga sebagai agen perubahan, jadi apabila gerakan-gerakan budaya dalam melakukan perubahan di intervensi, ini seperti jaman orde baru,” imbuhnya.
Ia pun beranggapan, bahwa budaya yang dibangun oleh para pendahulu bangsa merupakan budaya kesatuan Republik Indonesia.
“Budaya kita adalah republik, satu. Kedua, budaya kita musyawarah. Ketiga adalah budaya kita adalah budaya yang suka berkumpul bercengkrama bersosialisasi,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
